Modus

Mahar Politik Rp24 Miliar ke PKB dan Hanura di Lampung Buat MAKI Jengkel

Koordinator MAKI Boyamin Saiman/Istimewa

Suluh.co – Fakta-fakta persidangan yang terungkap di PN Tipikor Tanjungkarang, Kamis, 25 Februari 2021 perihal biaya yang dikeluarkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa dan juga mantan Ketua DPW NasDem Lampung untuk mendapatkan dukungan partai politik sejumlah Rp24 M ke DPW PKB dan Partai Hanura di Lampung, membuat Koordinator MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Boyamin Saiman jengkel.

Diketahui, Mustafa merogoh kocek sebesar itu karena menurutnya ia terpaksa. Sebabnya, Partai NasDem besutan Surya Paloh disebutnya telah menunjuknya agar maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung pada Pilgub 2018 kemarin.

Mustafa memberikan Rp6 miliar ke Partai Hanura lewat mantan Ketua Partai Hanura Lampung Sri Widodo. Kemudian Mustafa memberikan Rp18 miliar ke DPW PKB Lampung lewat Khaidir Bujung dan Midi Ismanto.

Penyidik KPK sudah tercatat memeriksa Sri Widodo. Juga sudah memeriksa Khaidir Bujung dan Midi Ismanto, berikut Ketua DPW PKB Lampung Chusnunia Chalim alias Nunik, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Lampung.

Baca Juga:  Sadis, Warga Pulau Tengah Tewas Ditembak Kawanan Begal

Keterangan-keterangan di atas terungkap berkat penghadiran para saksi yang dijadwalkan oleh KPK di ruang persidangan. Belakangan DPW PKB Lampung memulangkan Rp14 miliar karena pada akhirnya Mustafa tidak mendapat rekomendasi dari DPW PKB Lampung, karena saat itu DPW PKB Lampung justru mencalonkan Chusnunia Chalim dalam kontestasi Pilgub kala itu.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada redaksi, Jumat, 26 Februari 2021 mengatakan, apa yang terungkap di dalam ruang persidangan tersebut sudah cukup membuat KPK untuk melaksanakan pekerjaannya sebagai lembaga yang berdiri untuk memberantas korupsi, dan melakukan penindakan.

Atas apa yang telah diungkap KPK lewat persidangan di hadapan majelis hakim tersebut, MAKI menegaskan menitikberatkan sorotannya ke Provinsi Lampung.

“Parah ya. Jadi begini, MAKI sudah mulai melakukan pemantauan perkara korupsi di Lampung. MAKI akan konsentrasi terhadap proses pengembangan selanjutnya dari KPK atas kasus di Lampung Tengah ini. Dimana sekarang sudah sidang,” tutur Boyamin.

Baca Juga:  Sinergitas TNI dan Polri Buat Rasa Aman Untuk Masyarakat

Pernyataan sikap dari MAKI melalui Boyamin tersebut juga diiringi desakan kepada KPK, agar KPK tidak melulu hanya mempertontonkan perilaku-perilaku koruptif yang berlangsung di Provinsi Lampung.

Namun juga KPK di kepemimpinan Firli Bahuri dkk juga diharapkan mampu memberi kepastian hukum di mata publik perihal penegakan hukum sehingga publik melihat KPK masih mengarahkan segalanya demi keadilan.

“Dan saya akan mengawal serta meminta dan mendesak KPK agar menjerat pihak-pihak lain yang terlibat. Terutama yang menjadi pendonor penyedia uang, memberikan, perantara, penerima,” jelas dia.

MAKI secara khusus meminta pertanggungjawaban KPK dalam hal penetapan tersangka di dalam dugaan suap menyuap atas proses biaya untuk mendapatkan rekomendasi partai politik yang dilakukan Mustafa. Dengan catatan, ungkap Boyamin, harus lah memenuhi unsur dan syarat seperti kelengkapan bukti-bukti.

MAKI menyebut biaya yang dikeluarkan Mustafa agar mendapat rekomendasi partai politik untuk mendapatkan perahu melenggang pada Pilgub Lampung tersebut dengan sebutan ”kapal”.

Baca Juga:  Pedagang Pasar SMEP Tak Lagi Percayai Herman HN

“Sampai juga terkait dengan kapal. Itu juga harus dimintai pertanggungjawaban sebagai tersangka maupun terdakwa di pengadilan. Jika nanti ditemukan bukti yang cukup. Dan saya akan bisa membantu KPK melengkapi bukti-bukti itu,” tandas Boyamin.

Diketahui penyedia uang agar Mustafa mendapat rekomendasi DPW PKB Lampung adalah Berkah Mofaje Caropeboka, seorang mantan terpidana kasus korupsi.

 

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top