Iklan
Daerah

LSM Nawa Cita Soroti Biaya Bimbingan Teknis dari Apdesi Tulangbawang

Bimtek peningkatan dan peran serta Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Apdesi Tulangbawang/MR

MENGGALA – Selain dikeluhkan peserta lantaran mahalnya biaya bimbingan teknis (bimtek) peningkatan dan peran serta Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Bimtek juga disinyalir menjadi ajang bisnis oknum pengurus Abpedsi DPD Tulangbawang.

Pasalnya, untuk mengikuti bimtek, para peserta yang merupakan anggota BPK harus membayar sebesar Rp5 juta, perkampung yang anggaranya berasal dari Dana Desa (DD).

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Sekretaris LSM Nawa Cita Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi  Lampung, Toni Wahyudi.

Menurutnya, ada kesan bisnis yang dilakukan oleh jajaran pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (Abpedsi) DPD Tulangbawang, dalam menjalankan bimtek terhadap anggota BPK.

“Bimtek setiap tahun dilaksanakan tapi tidak ada hasilnya, bahkan terkesan pemborosan anggaran. Ini seperti memang terstruktur karena bisa dikatakan pada kampung-kampung setiap tahun wajib menganggarkan DD untuk bimtek,”urai Toni, kemarin.

Baca Juga:  Antisipasi Teror Jumlah Personel di Pemkab Pesawaran Bertambah

Pihaknya juga menilai, ada keterpaksaan anggota BPK dalam mengikuti setiap bimtek yang dimotori atau dikelola oleh Abpedsi Tulangbawang.

Toni mengaku, mendapatkan laporan jika beberapa anggota BPK terpaksa mengikuti bimtek karena takut dengan para pengurus Abpedsi.

Ditambah, anggaran untuk pelaksanaan bimtek telah terlebih dahulu diambil atau dibayarkan pihak kampung kepada pengelola kegiatan.

“Sebelum bimtek dilaksanakan, ikut tidak ikutnya BPK kampong, tetap harus membayar sebesar Rp5 juta kepada pihak pengelola, karena anggaranya memang sudah masuk dalam APBD kampung. Artinya semua ini memang sudah disiapkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggerogoti DD, sama saja korupsi memperkaya diri sendiri,” tegasnya.

Toni juga meminta kepada para penegak hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Menggala untuk mengusut serta memanggil pihak bimtek peningkatan dan peran serta Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang dilaksanakan di Hotel Leman pada (17/6) lalu.

Baca Juga:  Masyarakat Tulangbawang Diajak Manfaatkan Lahan Tidur

“Dalam mengelola DD harusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, karena pemerintah pusat menyalurkan DD untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh kampung,” ingatnya.

Terpisah, saat dihubunggi, ketua panitia pelaksana bimtek, Mulyani, membenarkan jika dalam bimtek yang dilaksanakan oleh pihaknya masing-masing BPK harus membayar Rp5 juta.

“Benar, bimtek khusus BPK yang kami laksanakan adalah program tahunan Abpedsi Tulangbawang yang menaungi BPK diseluruh kampong. Selain itu para  BPK diwajibkan ikut bimtek dengan membayar yang anggaranya memang sudah ada dalam APBD kampung,” ucap Mulyani.

Kata dia, bimtek beberapa hari lalu yang dilaksanakan selama dua hari di Hotel Leman, diikuti oleh peserta BPK asal 37 kampung dari 5 kecamatan se-Tulangbawang.

“Jadi uang Rp5 juta perkampung digunakan untuk penginapan, hotel, makan dan minum peserta, serta honor narasumber yang didatangkan langsung dari Kemendagri. Saya lupa namanya tapi seingat saya untuk honor dari Kemendagri kami harus bayar Rp5 Juta rupiah,” ungkapnya.

Baca Juga:  Dorong Pembentukan DKM, AWPI Mesuji Diskusi Bersama Paus Sastra Lampung

Saat ditanyakan rincian biaya penginapan dan lainnya, Mulyani enggan memaparkan, dan menganjurkan agar ditanyakan langsung dengan ketua atau bendahara.

Sementara, Ketua Abpedsi DPD Tulangbawang, Pardiyanto, enggan memaparkannya rincian anggaran DD yang dihabiskan untuk bimtek BPK.

“Hubungi saja pantia pelaksana Mulyani, saya saat sedang melayat,” singkat Pardiyanto.(MR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top