Modus

LSM Kampud Laporkan Deposito APBD Lamsel Senilai Rp250 Miliar ke Kejati Lampung

LSM Kampud Laporkan Deposito APBD Lamsel Senilai Rp250 Miliar ke Kejati Lampung/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – LSM Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Untuk Demokrasi (Kampud) Provinsi Lampung, melaporkan dana deposito APBD Lampung Selatan senilai Rp250 miliar ke Kejaksaan Tinggi Lampung, kemarin.

Dana tersebut merupakan, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lamsel Tahun Anggaran 2018 sampai 2019 yang di depositokan oleh Pemkab Lamsel.

Diketahui dana APBD Kabupaten Lamsel didepositokan melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di BPD Bank Lampung dari Tahun Anggaran 2018 dan dilanjutkan Tahun 2019 tanpa pembahasan dan persetujuan dari DPRD kabupaten Lamsel.

Saat ditemui awak media di lingkungan Kantor Kejati Lampung, Ketua DPW LSM Kampud Lampung, Seno Aji, yang didampingi kordinator wilayah II, Fitri Andi dan sejumlah pengurus menjelaskan, pihaknya melaporkan kebijakan penempatan dana APBD Lamsel ke Kejati Lampung dengan maksud agar kebijakan deposito tidak menjadi polemik yang berkelanjutan.

Baca Juga:  Kasus Penghinaan Adat, Permintaan Maaf Seno Aji Tak Pengaruhi Proses Hukum

Sehingga deposito APBD sebesar Rp250 miliiar, jelas ada atau tidaknya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Pemkab Lamsel dalam mengambil keputusan deposito tersebut.

“Kami sengaja melaporkan kebijakan penempatan APBD Pemkab Lamsel yang di depositokan dari tahun anggaran 2018 sampai 2019 ke Kejati Lampung,” ujar Seno Aji.

Dengan tujuan, penegak hukum bisa mengusut tuntas kebijakan yang disinyalir tidak transparan dan terbuka tersebut, karena tidak dikaji, dibahas dan disetujui oleh DPRD Lamsel dalam penempatannya.

“Apalagi dana APBD yang di depositokan itu nilainya Rp250 miliar, pastinya ada komitmen-komitmen khusus antara pihak pemkab melalui BPKAD dengan Bank Lampung yang tidak kita ketahui bentuknya, semuanya agar jelas jika sudah diusut ada atau tidaknya unsur KKN dalam pelaksanaan deposito itu”, jelasnya.

Baca Juga:  Wow, Oknum Polisi di Lampung Terlibat Kasus Pembobolan ATM

Saat ditanya, penempatan deposito ratusan miliar dana masyarakat Lampung Selatan (APBD) tersebut oleh Pemkab Lamsel dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Seno Aji mengaku, hal itu boleh saja bila dana APBD itu di tempatkan di BPD Bank Lampung berbentuk deposito dengan syarat dan catatan.

Pertama, prosesnya sesuai mekanisme peraturan hukum yang berlaku, kedua yang didepositokan itu dana APBD bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bukan dana APBD tahun mata anggaran berjalan.

“Jika deposito itu dilakukan di tahun anggaran berjalan akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan melalui leraturan daerah (Perda APBD), banyak kegiatan untuk masyarakat tidak berjalan karena dananya sedang di depositokan,” urai Seno Aji.

Laporan LSM Kampud ke Kejati Lampung, berdasarkan surat nomor 05/B/Sek/Kampud/Lampung/XII/2019, yang bersifat mendesak, dengan perihal surat tentang laporan pengaduan dugaan praktik KKN terhadap penempatan APBD Kabupaten Lamsel ke pos deposito Tahun 2018 sampai dengan 2019 dan diterima oleh Jaksa Heny, yang bertugas di bagian informasi pada pos pelayanan hukum dan penerimaan pengaduan masyarakat (PPH & PPM) Kejati Lampung.

Baca Juga:  Penghinaan Kikat Hanuang Bani, Seno Aji Minta Maaf Secara Adat

Melalui Bidang PPH dan PPM Kejati Lampung, dijelaskan bahwa laporan pengaduan dari DPW LSM Kampud Lampung dinyatakan lengkap dan bisa diterima.

“Laporanya sudah lengkap dan dapat kita terima,” terang Heny.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top