Bandar Lampung

Loket Parkir Disegel, Pemkot Bandar Lampung Dinilai Lecehkan Gubernur

Loket parkir RSUD Abdul Moeloek/SBM

BANDAR LAMPUNG – Kabag Perlindungan dan Pengembangan SDM RSUD Abdoel Moeloek, Anindito, menilai perilaku jajaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemkot Bandar Lampung melecehkan Gubernur Lampung.

Mereka, yang pada Selasa (17/12) kemarin, dinilai tanpa izin dan hak yang jelas telah melakukan penyegelan dengan menempelkan sticker di loket parkir.

Lalu, aksi serupa terulang pada Rabu (18/12) sore tadi. Alasannya, sticker dan plang yang mereka pasang sehari sebelumnya dicopot.

Alasannya rumah sakit tersebut melalui PT Hanura dengan merk dagang HZL menunggak pajak hingga Rp750 juta sejak 2017 silam.

“Padahal tidak sama sekali,” tegas Kabag PP SDM RSUD Abdul Moeloek Tanjungkarang, Anindito, Rabu (18/12).

Baca Juga:  12 Mei, Nanang Ermanto Resmi Bupati Definitif Lampung Selatan

Anindito menduga, perilaku tak etis yang ditunjukan jajaran Pemkot Bandar Lampung tersebut dilatarbelakangi terhentinya setoran pajak parkir pada 2017.

“Sedangkan pengalihan setoran tersebut sudah berdasarkan kajian mendalam dan landasan aturan yang kuat,” tukasnya.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi /Suluh/BAM

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi belum bisa merespon soal ini sebelum menggali informasi lebih lanjut dari jajarannya.

“Saya belum tahu dan belum dapat laporannya. Saya harus pegang datanya terlebih dahulu,” singkat Gubernur Arinal Djunadi, saat ditemui Rabu (18/12).

Pada sisi lain, anggota DPRD Lampung Fraksi PDIP Aprilliati, menyoroti soal penunggakan pajak seperti yang disangkakan harus ada pengkajian lebih lanjut.

Kendati demikian, menurutnya sah saja Pemkot Bandar Lampung menarik PAD, tetapi dalam hal ini kita harus lihat data yang sesungguhnya.

Baca Juga:  Pemkab Tanggamus Dilaporkan Serobot Lahan

“Kan menurut pihak ketiga sudah bayar pajak dan sudah disetorkan. Mungkin harus cek dan ricek juga, jangan sampai masalah ini semakin berlarut-larut,” ujar Aprilliati, melalui sambungan telepon.

Ia juga menilai, seharusnya Pemkot dan Pemprov Lampung saling berkoordinasi masalah ini. Khususnya, apakah pihak ketiga ini sudah membayar pajak atau belum.

“Jangan sampai hal ini mengganggu pelayanan masyarakat. Parkir memang wilayahnya pemkot, jadi perlu ada data yang akurat. Karena wajib pajak mempunyai hak klarifikasi,” tandasnya.(BAM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top