Iklan
Politik

Libatkan LSM, KPK Buka Pengaduan di Pilrek Unila

kiri-Ketua Panitia Pilrek Unila Wan Abbas, Bacarek Satria Bangsawan, Bujang Rahman, Aom Karomani, Sukri Iwan Banuwa, dan bacarek Muhammad Kamal, Ketua Senat Unila Heriyandi/JO/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta panitia dan senat Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Lampung (Unila), menerapkan good governance atau manajemen yang baik agar pemilihan rektor berlangsung transparan.

“Pemilihan rektor Unila periode 2019 – 2023, yang transparan akan menghasilkan calon rektor yang akuntabel berintegritas,” kata Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang, saat berkunjung ke Kantor FSTV, di Bandar Lampung, Senin (5/8) kemarin.

Selain itu, kata Saut, KPK juga menerima pengaduan dari LSM apabila menemukan dugaan transaksional dalam Pilrek Unila.

Baca Juga:  Kampanye Dialogis, Cabup Samsul Hadi Ingin Lebih Memudahkan Jalur Transportasi

Diketahui, usai tahap evaluasi berkas bakal calon rektor, senat unila menetapkan lima bakal calon rektor dari enam kandidat yang mendaftar

Satu bakal calon rektor yang mendaftar secara online dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat berkas pendaftaran.

Sementara kelima bakal calon rektor yang masuk tahap penyaringan di antaranya Profesor Aom Karomani, Bujang Rahman, Muhammad Kamal, Satria Bangsawan, dan Profesor Irwan S Banuwa.

Kelima bakal calon rektor yang telah ditetapkan ini, akan menyerahkan visi misi kepada panitia pemilihan rektor pada Jumat 9 Agustus 2019 mendatang.

Para bakal calon rektor akan diuji visi misinya berdasarkan intelektualitas dan integritas. Anggota senat yang berjumlah 48 orang akan menggiring bakal calon rektor berdasarkan track record masing – masing kandidat.

Baca Juga:  KPK Didesak Usut Kembali Kasus Nunik

Ketua Senat Unila, Profesor Heriyandi, mengatakan, senat dan panitia pemilihan rektor unila juga bekerja sama dengan beberapa instansi seperti KPK, PPATK, kepolisian dan kejaksaan serta BNN, untuk menetapkan tiga bakal calon rektor yang akan diserahkan ke Menristekdikti.

“Pilrek perguruan tinggi negeri tidak sama dengan pemilihan kepala daerah, yang marak praktik money politic atau politik uang,” tandas Heriyandi.(JO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top