Ekonomi

Lebih dari 1.000 Titik Perizinan Air Tanah di Lampung Tak Kena Pajak

Surat Izin Pengambilan Air/Ilustrasi

BANDAR LAMPUNG – KPK menemukan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung yang hilang dari Surat Izin Pengambilan Air tanah atau SIPA.

Kasatgas Korsupgah Wilayah III pada KPK, Dian Patria, menuturkan, temuan itu didapat dari hasil pertemuan yang digelar KPK beberapa waktu lalu dengan instansi terkait.

Mereka yang diundang KPK adalah seluruh Kepala Bapenda di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Kita kemarin mengumpulkan seluruh kepala badan penerimaan daerah kabupaten/kota, bersama PTSP dengan Kadis ESDM provinsi, untuk sinkronisasi data izin dan pajak,” ujar Dian di Hotel Horison Bandar Lampung, Rabu (28/8).

Baca Juga:  Pembangunan Dry Port Way Kanan Bakal Terwujud

Dia menegaskan, pertemuan itu dilakukan sebagai upaya sinkronisasi data izin dan pajak yang dimiliki provinsi dan kabupaten/kota.

“Air tanah, izinnya di provinsi, pajaknya di kabupaten/kota. Dikawinkan ini, provinsi punya izin air tanah apa saja, kabupaten punya pajak dari mana saja,” terang Dian.

Menurut Dian, KPK melihat hal yang tidak semestinya terjadi. Karena, sejatinya data izin dan pajak tersebut haruslah sinkron.

“Terdeteksi sementara, 1.000 titik izin air tanah lalu sumur lebih banyak di provinsi daripada di kabupaten kota. Artinya ada potensi lost pajak. Dari 1.000 titik itu, ada yang tidak ditagih oleh kabupaten kota. Itu hitungan minimum,” tandasnya.(KTS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top