Modus

LBH : UBL jadi Kampus Otoriter Kebebasan Berpendapat

Universitas Bandar Lampung/Ilustrasi

Suluh.co – LBH Pers Lampung mengutuk keras adanya upaya kriminalisasi oleh pihak kampus Universitas Bandar Lampung (UBL) terhadap yang melaporkan mahasiswanya karena melakukan aksi menuntut turunnya pungutan SPP.

Direktur LBH Pers Lampung Chandra Bangkit Saputra, menegaskan, bahwa dalam pelaporan tersebut adalah bentuk pembungkaman terhadap demokrasi serta pengkebirian hak mahasiswa untuk memperjuangkan turunnya SPP.

Menurut Chandra, aksi massa bukanlah hal yang luar biasa, mengingat kampus adalah mimbar akademis yang seharusnya tidak alergi dengan aksi protes oleh mahasiswanya.

Wajar apabila hari ini mahasiswa menuntut untuk diturunkannya SPP, kondisi pandemi yang hari ini melanda memang sangat berdampak pada ekonomi para orang tua mahasiswa. Banyak mahasiswa yang protes akan biaya kuliah yang tidak mampu mereka bayarkan karena memang kondisi perekonomian yang sedang anjlok hari ini.

Baca Juga:  Sempat Terlibat Aksi Kejar-kejaran, Pelaku Jambret Akhirnya Diamankan

Sehingga bukan hanya di UBL saja yang terjadi aksi protes penurunan SPP kuliah, namun hampir diseluruh kampus berjalan dengan damai.

Terkait dugaan tindak pidana yang di laporkan oleh pihak Universitas Bandar Lampung tentang penghasutan dan pelanggaran Undang Undang Karantina pasal 93 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018, tentang kekarantinaan kesehatan, terkesan di paksakan dan mencerminkan kampus yang otoriter.

“ Bukannya mengedepankan langkah – langkah akademik, demokratis dan humanis, pihak kampus justru menggunakan cara represif yang sangat disayangkan malah mencoreng wajah kampus itu sendiri,” tegas Chandra.

Terlebih Universitas Bandar Lampung sudah dikenal banyak mencetak aktivis – aktivis yang pro demokrasi dan hak asasi manusia, jadi jangan sampai kampus ini menjadi kampus yang ototriter.

Baca Juga:  Belum Diresmikan, Gedung Command Center Polresta Bandar Lampung Nyaris Terbakar

Kata Chandra, pihak kampus cenderung mencari pembenaran dan mencari-cari kesalahan massa aksi dengan memberikan statement bahwa mahasiswa yang mengikuti aksi ialah dari organisasi illegal yang bukan berasal dari internal kampus.

“Pada dasarnya, meskipun mahasiswa aktif di organisasi luar kampus, namun ia tetap terdaftar sebagai mahasiswa aktif di kampus UBL, maka tak ayal, upaya yang dilakukan pihak kampus hari ini adalah cerminan dari sikap yang otoriter. Karena kebebasan berpendapat di muka umum merupakan hak  yang dimiliki oleh setiap individu yang dijamin oleh konstitusi, hal ini termuat pada Pasal 28,” ujarnya.

Oleh karena itu LBH Pers Lampung mendorong agar pihak Universitas Bandar Lampung untuk mencabut laporan di Polresta Bandar Lampung dan duduk bersama mahasiswa untuk mendapatkan solusi terbaik.

Baca Juga:  Polsek Pulau Panggung Sita 12 Balok Sonokeling

 

Reporter : SUL/LBH

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top