Modus

LBH : Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Harus Sesuai Aturan dan Berkeadilan

Diskusi LBH Bandar Lampung, terkait dugaan penyerobotan lahan untuk kepentingan umum/TN/Suluh

BANDAR LAMPUNG – LBH Bandar Lampung menyikapi pemberitaan media cetak atau online terkait dugaan penyerobotan lahan untuk kepentingan umum.

Selain itu, menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus atau instansi terkait melakukan pembangunan jembatan Way Tebu 2 di Ruas Jl. Ciherang dan Way Pring Desa Banjar Negeri Gunungalip harus sesuai aturan.

Untuk menggusur dan membangun harus terlebih dahulu dipastikan kondisi tanah sudah clear and clean. Jika pembangunan dilakukan dengan menggusur tanah tanah masyarakat tanpa adanya pembebasan sesuai dengan undang-undang maka Pemkab Tanggamus telah diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyerobot tanah masyarakat.

Baca Juga:  LBH Dorong Pemeriksaan Dugaan Pungli di Rutan Way Hui Bandar Lampung

Proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten harus melihat status tanahnya, apabila ada tanah masyarakat maka harus dilakukanpembebasan terlebih dahulu dan baru dilakukan pembangunan proyek seperti yang telah direncanakan.

Pembangunan untuk kepentingan umum telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 JoPeraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 yang mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum baik mengatur terkait pembebasan lahan bagi kepentingan umum dan lain sebagainya.

Dalam pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 UU No.2 Tahun 2012 bahwa; ayat (1) Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan.

Baca Juga:  AKBP Edi Purnomo Pimpin Jajaran Polres Mesuji

Setelah itu ayat (2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; b. penilaian Ganti Kerugian; c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian; d. pemberian Ganti Kerugian; dan e. pelepasan tanah Instansi.

Tahapan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan ditetapkan dalam Pasal 13, yaitu : perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh instansi yang memerlukan tanah harus sesuai dan berdasar kepada rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Apabila Pemerintah Kabupaten Tanggamus tidak melaksanakan amanat undang-undang maka Pembangunan tersebut harus dihentikan terlebih dahulu sebelum ada penyelesaian.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top