Bandar Lampung

LBH Kritisi Izin Pertambangan di Wilayah Tanjung Tua Lampung Selatan

Alian Setiadi, Direktur LBH Lampung Raya Bandar Lampung/Istimewa

Suluh.co – Alian Setiadi, Direktur LBH Lampung Raya Bandar Lampung, mengkritisi adanya penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi di wilayah Tanjung Tua, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan.

Seperti diketahui oleh publik, bahwa kawasan Bakauheni dan sekitarnya akan dijadikan kawasan pariwisata terintegrasi.

Hal ini ditandai dengan adanya memori of understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. ASDP Indonesia (Persero), PT. Indonesian Tourism Development Corporation (PT. ITDC), dan PT. Hutama Karya pada oktober 2019 yang lalu.

“Namun faktanya, disekitar kawasan tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM/PTSP) Provinsi Lampung telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada bulan januari 2020 yang lalu. Tentunya hal ini sangat kontraproduktif dengan kebijakan gubernur,” ujar Alian, Selasa (6/4).

Baca Juga:  Pemprov Siapkan Workshop Penyelamatan Area Batutegi

Selain itu, menurut Alian, berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Selatan No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lampung Selatan, Pasal 9 ayat (3).

Menyatakan bahwa Kecamatan Bakauheni dengan wilayah pelayanan meliputi Kota Cilegon, Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung berfungsi sebagai pusat koleksi distribusi, dan pariwisata.

Dengan terbitnya IUP oleh Dinas Penanaman Modal/PTSP Provinsi Lampung, LBH Lampung Raya menilai adanya pelanggaran yang nyata terhadap RTRW Kabupaten Lampung Selatan oleh dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Saat ini kami sedang melakukan investigasi sehubungan dengan terbitnya IUP dimaksud. Pada tahap awal, kami akan membangun koalisi bersama organisasi lingkungan hidup untuk menilai apakah ada potensi pelanggaran hukum dan proyeksi kerusakan lingkungan di wilayah Tanjung Tua sebagai lokus Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan,” lanjut Alian.

Baca Juga:  SDN3 Kampungsawah Lama Ganti Foto Presiden

LBH Lampung Raya, menurut Alian, juga akan mengkaji apakah kewajiban-kewajiban penerima izin telah dilakukan.

“Saat ini kami sedang mencari informasi apakah rencana kerja dan biaya dari penerima izin sudah disampaikan kepada Gubernur Lampung, karena menurut pemahaman kami, paling lambat 60 hari sejak terbitnya IUP, penerima izin wajib menyampaikan rencana kerja dan biaya kepada gubernur,” jelasnya.

Pada waktu dekat, LBH Lampung Raya bersama koalisi, akan melakukan audensi kepada Gubernur Lampung agar IUP tersebut dapat dibatalkan.

“Kami melihat banyak sekali pelanggaran atas terbitnya IUP tersebut, terutama pelanggaran terhadap RTRW Kabupaten Lampung selatan dan komitmen Gubernur Lampung untuk menjadikan Bakauheni sebagai kawasan pariwisata terintegrasi,” tandasnya.

Baca Juga:  LBH Bandar Lampung : Dari 10 Kasus, Ada 8 Pasien BPJS Yang Ditolak dan Diusir

 

Reporter : SUL/LBH

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top