Bandar Lampung

LBH Kecam Penutupan Akses Jalan Pengasinan Ikan Lempasing oleh PT Sarana Mitra Beton

Pihak perusahaan melalui perwakilannya yang mengatasnamakan sebagai kordinator pengamanan menyambangi warga bersama dengan pihak kepolisian dari Polsek Telukbetung Barat/LBH

Suluh.co – Masyarakat kelompok pengelola ikan asin di Jalan RE Martadinata, Lempasing, Desa Sukamaju, Kecamatan Telukbetung Barat, menolak penutupan akses jalan sepihak oleh PT Sarana Mitra Beton (SMB).

Penolakan masyarakat dilakukan dengan aksi massa yang dilakukan di depan proyek pembangunan pagar yang menutup akses jalan menuju tempat pengolahan ikan asin.

Penolakan warga beralasan, pasalnya jalan tersebut adalah akses satu-satunya yang digunakan warga untuk melakukan aktifitas pengasinan ikan.

Yang sebelumnya warga menggunakan tempat sejak tahun 1990 atau setelah dipindahkan dari TPI Gudang Lelang, Bandar Lampung.

Terdapat 86 warga yang terdiri dari pekerja sekaligus pemilik dari usaha mikro pengolahan ikan asin yang hari ini menolak penutupan akses jalan tersebut.

Jalan selebar kurang lebih dua meter itu sudah ada sejak tahun 90-an dan memang biasa digunakan warga untuk beraktifitas keluar masuk mengangkut barang pengolahan ikan asin.

Bahwa penutupan akses jalan yang dimulai pada tanggal 26 November 2020 tentu akan berimbas pada aktifitas pengolahan ikan asin yang harus terhenti sehingga masyarakat terancam merugi.

Sebagai reaksi terhadap penolakan warga tersebut, pihak perusahaan melalui perwakilannya yang mengatasnamakan sebagai kordinator pengamanan menyambangi warga bersama dengan pihak kepolisian dari Polsek Telukbetung Barat.

Baca Juga:  Pemprov Lampung dan Kemenko Maritim Bahas Skema Lalu Lintas Pelayaran di Selat Lombok dan Selat Sunda

Sempat dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh Kapolsek Telukbetung Barat, namun tidak menemui titik terang, karena pihak perusahaan tetap mengklaim memiliki bahwa sertifikat tanah mencakup seluruh badan jalan, dan akan mendirikan pagar sembari berdalih akan memberikan akses pintu selebar 1,5 meter untuk akses warga dan memberlakukan wajib lapor.

Sementara akses diberikan hanya dari pukul 13.00 Wib sampai dengan jam 15.00 Wib.

Bahwa berdasarkan keterangan warga, tanah yang diklaim tersebut memang telah beralih status kepemilikannya.

Pemilik sebelumnya memang memberikan izin terhadap penggunaan tanah untuk akses jalan ke tempat pengolahan ikan asin.

Masyarakat juga kerap diintimidasi dengan oknum yang mengatasnamakan aparat untuk segera mengosongkan lahan yang hari ini diklaim oleh pihak perusahaan dengan mengancam akan mempidanakan masyarakat karena menggunakan pantai untuk pengelolaan ikan asin tanpa izin.

Kepala Divisi Ekonomi, Sosial dan Budaya, LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi, S.H,  mengecam penutupan akses jalan pengolahan ikan asin oleh PT SMB.

“Bahwa tidak dibenarkan pihak perusahaan menutup akses jalan dengan dalih kepemilikan SHM,” tegas Sumaindra Jarwadi, Rabu (2/12).

Baca Juga:  Diperiksa Kejagung Soal Korupsi KONI, Bustami Zainudin: Nama Saya Dicatut

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1965 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian, bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang merupakan pencerminan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Secara implisit ayat ini harus ditafsirkan bahwa fungsi sosial dari hak milik primer dapat diartikan sebagai hak milik yang tidak boleh dibiarkan merugikan kepentingan masyarakat umum.

Asas fungsi sosial hak atas tanah mengandung makna hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan bahwa tanah itu dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

“Apalagi masyarakat yang hari ini menguasai lahan juga bukan dengan cara yang ilegal, mereka memang ditempatkan di wilayah tersebut berdasarkan relokasi yang dilakukan di tahun 1990 dari TPI Gudang Lelang, Bandar Lampung,” tegas Sumaindra Jarwadi.

Selain itu, berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam berita acara musyawarah penentuan lokasi pengolahan ikan di Sukajaya Tahun 1992, yang dilakukan oleh Dinas Kealutan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, Kecamatan, Syahbandar, pemilik tanah dan pengelola.

Baca Juga:  Kemenag Lampung Siapkan 7 Ekor Hewan Kurban

“Maka dari itu, kasus ini tidak bisa dilihat secara parsial, namun harus juga dengan pendekatan yang menyeluruh, sehingga kita dapat melihat akar permasalahan,” tukasnya.

“Apalagi pada saat mediasi, terungkap pula rencana pihak perusahaan yang akan mereklamasi wilayah tersebut, sehingga penutupan akses jalan masyarakat hari ini, diduga dilakukan untuk memuluskan upaya perusahaan untuk mengusir masyarakat dari lokasi sehingga dapat memudahkan proses-proses perusahaan untuk menguasai lahan,” tambah Sumaindra Jarwadi.

LBH Bandar Lampung yang hari ini telah diberikan kuasa oleh 86 masyarakat pengelola ikan asin berencana akan mensomasi dan meminta klarifikasi kepada pihak perusahaan terhadap upaya penutupan akses jalan dan segera menghentikan aktifitanya tersebut karena telah merugikan masyarakat.(SUL/RED)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top