Modus

LBH Dampingi 7 Nelayan Penolak Aktifitas Pertambangan Pasir di Laut Labuhan Maringgai

LBH Dampingi 7 Nelayan Penolak Aktifitas Pertambangan Pasir di Laut Labuhan Maringgai/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Tepat pada Hari Nelayan Nasional, LBH Bandar Lampung mendampingi tujuh orang nelayan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, sebagai saksi di Polairut Polda Lampung, Senin (6/4).

Hal ini terkait  penolakan masyarakat terhadap penambangan pasir di perairan laut Kabupaten Lampung Timur yang berbuntut dengan adanya peristiwa pembakaran kapal sedot pasir, yang kemudian Polairut Polda Lampung sudah melakukan penahanan terhadap saudara SAF.

Nelayan yang menolak terkait dengan adanya aktifitas penambangan pasir tersebut terhitung telah dua kali di lakukan panggilan dari Polairut Polda Lampung.

“Dengan datangnya mereka hari ini telah menunjukkan itikat baik dari para nelayan yang memang sejak awal menolak aktifitas pertambangan yang dapat mengancam ekosistem laut yang menjadi wilayah tangkap para nelayan. Selain beritikat baik, agar dalam hal pengusutan perkara ini jelas, terang dan tidak terdapat  kriminalisasi yang terjadi,” kata Chandra Bangkit Saputra, Wakil Direktur LBH Bandar lampung

Baca Juga:  PAN Lampung Beri Pendampingan Hukum Kasus OTT Bupati Lampung Selatan

Selain upaya pendampingan di Kepolisian, LBH Bandar Lampung juga mendorong pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif untuk turut andil dan memberikan perhatian khusus serta bertanggung jawab. Sebab dalam proses ini dilapangan, para nelayan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi laut mereka dari ancaman kerusakan lingkungan, namun perjuangan tersebut harus sia-sia akibat ulah segelintir oknum yang memungut keuntungan dengan merusak alam.

Seharusnya pemerintah daerah melihat secara komprehensif dan holistik sehingga bisa bertindak dengan tegas terhadap semua aktifitas perusakan lingkungan di wilayah Provinsi Lampung dan bukan hanya reorika belaka.

Meskipun hari ini telah terbit izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP), namun tidak menutup kemungkinan agar izin tersebut di kaji ulang dengan melihat langsung dampak yang ditimbulkan dengan adanya aktifitas pertambangan pasir tersebut.

Baca Juga:  Angka Kekerasan Seksual di Lampung Tinggi

Sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dan wewenang lebih terhadap upaya menjaga lingkungan dan izin pertambangan, Pemerintah Provinsi Lampung dapat mencabut izin perusahaan penambang pasir laut jika terdapat indikasi aktifitasnya dapat merusak lingkungan.

Mengingat Pemerintah Provinsi Lampung telah mengesahkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( RZWP3K ) yang salah satu poinnya menyatakan tidak ada lagi zonasi untuk wilayah pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kecuali untuk pertambangan minyak dan gas bumi di laut provinsi Lampung.

“Jika kita memperhatikan bahwa riwayat konflik yang terjadi antara nelayan dengan perusahaan penyedot pasir, konflik yang terjadi hari ini bukanlah yang pertama kali. Hal ini jelas bahwa Pemerintah telah abay terhadap pergerakan masyarakat karena tidak berinisiatif untuk menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap konflik ini,” tambahnya.

Baca Juga:  Sengketa Lahan PKOR, PT Way Halim Permai Adukan Afferi ke Polisi

Kemudian terhadap penahanan yang telah dilakukan terhadap saudara SAF, LBH juga mendorong Polda Lampung untuk mengkaji pula terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana ditengah upaya meretas penyebaran Pandemi Covid-19.

Apalagi Menteri Hukum dan Ham telah mengeluarkan keputusan untuk mengeluarkan tahanan dalam hal pencegahan penularan virus corona atau Covid-19 di lingkungan lapas melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top