Modus

LBH Bandar Lampung Dorong Proses Penegakan Hukum Terkait Izin dan Reklamasi Pulau Tegal Mas

Pulau Tegal Mas/Net

BANDAR LAMPUNG – Permasalahan izin pengelolaan Pulau Tegal, di Kabupaten Pesawaran, masih menjadi permasalahan. Karena berdasarkan rapat pada 21 Mei 2019 lalu dengan Pemprov Lampung, Pemkab Pesawaran, KKP Pusat, Kanwil BPN dan Pengelola Pulau Tegal Mas di Pesawaran, telah menyepakati dan menandatangani fakta integritas oleh pengelola wisata Pulau Tegal Mas.

Adapun 6 poin yang ditangani fakta integritas tersebut yakni:

  1. Akan melengkapi dokumen perizinan atas aktivitas usaha Wisata Pulau Tegal Mas
  2. Bersedia menghentikan kegiatan reklamasi dan aktivitas pegelolaan ruang laut pada wilayah pesisir Pulau Tegal sampai diterbitkannya perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Menghentikan aktivitas penyeberangan dari dan Pulau Tegal di Pantai Marita Sari
  4. Tidak memungut biaya atas kunjungan ke Pulau Tegal sebab Pulau Tegal adalah wilayah publik yang dapat dikunjungi siapa pun secara cuma-cuma
  5. Bersedia memenuhi kewajiban perpajakan daerah atas aktivitas usaha Wisata Pulau Tegal Mas Island sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB dan BPHTB serta Pajak Air Tanah dan Mineral Bukan Logam dan Batuan
  6. Bersedia membayar kewajiban Pajak Hotel atas penggunaan fasilitas penginapan yang disediakan Wisata Pulau Tegal Mas Island pada 2 (dua hari setiap pekan selama 4 (empat) pekan atau 8 hari setiap bulan dengan dasar pengenaan jumlah penerimaan atas jasa penginapan selama 8 pekan.
Baca Juga:  LBH Bandar Lampung Tolak RUU Pemasyarakatan

Bahwa berdasarkan UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil termuat dalam Pasal 75 A “Setiap Orang yang memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Maka aparat Kepolisian harus bertindak cepat dan tegas untuk menghentikan segala aktifitas segala kegiatan yang ada di Pulau Tegal Mas serta melakukan penyelidikan lebih lanjut karena adanya dugaan unsur tidak pidana akibat tidak adanya izin lokasi dan izin pengelolaan Pulau Tegal Mas.

Baca Juga:  Aniaya Pedagang PKOR Way Halim, Ayah dan Anak Kompak di Bui 18 Bulan

 

REKLAMASI

Selain permasalahan tidak adanya izin lokasi dan pengelolaan, Pulau Tegal Mas juga mempunyai permasalahan lain yaitu adanya kegiatan reklamasi pantai dan pengerukan bukit yang dilakukan secara ilegal/tanpa izin. Kegiatan tersebut berada di Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung yang diduga dilakukan oleh pengelola Pulau Tegal Mas.

Hal tersebut berdasarkan hasil Investigasi yang dilakukan oleh LBH Bandar Lampung bersama WALHI Lampung untuk kemudian melaporkannya pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Lampung pada Januari 2019.

Namun hingga detik ini tidak ada kepastian akan tindak lanjut dari Pihak Polda Lampung dalam memeriksa dan meyelidiki Laporan tersebut. Maka LBH Bandar Lampung mendorong Pihak Polda Lampung agar secepatnya memproses permasalahan tersebut. Agar penegakan hukum berjalan sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top