Iklan
Politik

Lawan Kampanye Hitam, Relawan Jokowi-Ma’ruf Lampung Siap Ofensif

 

Kampanye Hitam/Ilustrasi

BANDAR LAMPUNG – Relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Lampung menegaskan sejak jauh hari telah bersiaga melakukan perlawanan bersifat serangan balik (counter-attack) menangkal segala macam bentuk tindakan kampanye hitam (black campaign) terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf.

Makin dekatnya masa kampanye terbuka 23 Maret 2019 mendatang, turut diwarnai ketertelanjangan bipolarisme politik capres-cawapres penantang vis a vis petahana, hingga masih merajalelanya praktik kampanye hitam yang selain berdimensi tengara pelanggaran hukum, juga berpotensi menimbulkan perpecahan, disharmoni, dan disintegrasi sosial di tengah-tengah rakyat, juga elite.

Sejalan dengan itu, sejumlah relawan hukum dan relawan digital Jokowi-Ma’ruf di Lampung mengaku antusias mendengar pernyataan lugas Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir, di Jakarta, Kamis (13/12), kemarin.

Dimana, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Direktorat Hukum dan Advokasi TKN-KIK Jokowi-Ma’ruf di salah satu hotel di Jakarta itu, Erick mengatakan, kini tiba saatnya paslon 01 bersikap lebih tegas terhadap serbuan kampanye hitam, dan akan mulai tampil menyerang (ofensif) guna kontra-isu menghadapi kubu oposisi.

Baca Juga:  Aksi Kepung Gakkumdu Berhenti Usai Arinal-Nunik di Diskualifikasi¬†

Seperti yang diutarakan Koordinator Tim Pembela Jokowi (TPJ) Lampung Faisal Chudari, saat dihubungi di Bandarlampung, Jum’at (14/12). Faisal mengaku pihaknya telah melakukan apa yang lazimnya dilakukan tim pembela menghadapi serangan liar kubu oposisi.

“TPJ Lampung telah dan akan melawan setiap bentuk fitnah, hoaks, dan penyebaran berita bohong terhadap paslon nomor 01,” tegas dia, didampingi sekretaris, Robert O Aruan.

Advokat senior yang juga Ketua Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bandarlampung ini menyebutkan, pihaknya terus bersinergi dengan pengurus pusat TPJ, unsur relawan, TKN-KIK maupun TKD-KIK Lampung.

“Kita sinergi dengan TPJ pusat, relawan maupun badan-badan pemenangan,” ucap dia.

Ditanya apakah sudah ada temuan praktik tercela tersebut di lapangan, Faisal menjawab, TPJ Lampung sudah pernah mengadukan oknum pelaku kampanye hitam ke Polda Lampung.

Sejak deklarasi 7 Agustus 2018 lalu, TPJ Lampung diketahui cukup aktif mengidentifikasi, memverifikasi aktual, memonitoring, dan pencegahan penyebaran berita bohong, berita fitnah, berita palsu, misinformasi-disinformasi, serta ujaran kebencian yang menyerang marwah kehormatan, harkat dan martabat Jokowi, baik sebagai capres, maupun simbol negara, dan selaku Kepala Negara.

Baca Juga:  Kampanye Hitam Jadi Isu Penting Pilkada Serentak 2018

Kompatriot TPJ Lampung, Pengacara Bela Jokowi (Prabejo) Lampung, terkesan hati-hati dan irit komentar. Saat dimintai tanggapannya, sekretaris Prabejo Lampung Muhammad Tommy Samantha, memilih menunggu arahan TKN nantinya.

Advokat muda mantan aktivis 1998 yang juga pengurus aktif Gerakan Nasional Anti Narkotika (Ganas Annar) MUI Lampung itu mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan final dari TKN-KIK terlebih dahulu. “Baru bisa dirilis,” singkatnya, via WhatsApp.

Terpisah, anggota Tim Hukum dan Advokasi DPD Bravo-5 Lampung Wim Badri Zaki, Jumat pagi, menandaskan seluruh relawan hukum, relawan digital dan tim advokasi pendukung Jokowi-Ma’ruf sejatinya telah membentengi diri dengan kerja, kerja, kerja.

“Tim advokasi relawan, selain TKN, seperti Bravo-5, dan kawan-kawan relawan di berbagai daerah telah bekerja dengan memitigasi serangan dari kubu sebelah, melawan hoax, dan ujaran kebencian dengan melakukan berbagai pelaporan kepolisian,” kata dia.

Baca Juga:  Pelaku Kampanye Hitam di Lamtim Tergiur Uang 500 Ribu

Jebolan Hukum Internasional FH Unila itu mendukung penuh langkah TKN-KIK. “Tim relawan mendukung Erick Thohir untuk dapat mensinergiskan upaya-upaya yang dilakukan oleh relawan dan TKN,” pungkas Wim.

Rakornas Direktorat Hukum dan Advokasi TKN-KIK Jokowi-Ma’ruf sendiri, berlangsung tertutup diikuti unsur TKN dan 34 TKD se-Indonesia. Terungkap, di antaranya membahas identifikasi potensi pelanggaran hukum Pilpres, pembagian tugas masa kampanye, sosialisasi penanganan perkara, juga potensi dan prioritas isu yang akan disoroti selama kampanye.(LS/MZl)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top