Iklan
Modus

Laporan Nazarudin ke Beny Uzer Bukan Tindak Pidana

Bambang Hartono selaku kuasa hukum Beny Uzer saat menunjukan surat SP3 yang dikeluarkan Ditreskrimsus Polda Lampung terhadap kliennya/ANG

BANDAR LAMPUNG – Polda Lampung melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap laporan Nazarudin, Wakil Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Lampung, kepada Beny Uzer, sebagai Ketua DPD Partai Hanura terkait dugaan tindak pidana dana bantuan keuangan.

Bambang Hartono, selaku kuasa hukum Beny Uzer menjelaskan, bahwa pihaknya telah menerima surat SP3 tersebut semenjak pada Selasa (23/7) kemarin, dimana dalam keterangan surat itu, pihak penyidik dari Ditreskrimsus Polda Lampung memberhentikan penyidikan mengenai laporan yang dilakukan oleh Nazarudin terhadap kliennya Beny Uzer.

“Dirkrimsus Polda Lampung menyatakan bahwa terhadap laporan dari Nazarudin bukan merupakan tindak pidana tetapi masuk dalam unsur ruang lingkup administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Permendagri Tahun 2018,” ujar Bambang kepada, Rabu (24/7).

Baca Juga:  Wakapolda ajak generasi millenial perangi berita hoax

Menurut Bambang, bantuan dana ke DPD Partai Hanura itu bukan merupakan tindak pidana korupsi. Dan terkait pendapat itu barulah pihak Dirkrimsus Polda Lampung akhirnya mengeluarkan surat penghentian penyelidikan yang pada dasarnya bahwa menyatakan menghentikan penyelidikan atas laporan Nazarudin terkait dugaan tipikor.

Bambang menambahkan, dengan keluarnya surat SP3 ini secara sah bahwa kasus ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi dan kliennya tidak merasa bermasalah.

“Ya jadi enggak ada apa-apa, dan sekarang kan terbukti bahwa klien kami tidak bermasalah,” tegasnya.

Sementara itu, saat dihubungi mengenai terbitnya surat SP3 ini, Nazarudin pun belum menerimanya dan mengatakan bahwa dirinya masih di Jakarta.

“Kalau itu (surat SP3) saya belum tahu ya. Karena disposisi masih di Jakarta ada kegiatan,” singkatnya.

Baca Juga:  Aksi Cepat OTT Pegawai Kesbangpol jaga Nama Baik Lampung

Untuk diketahui, pada bulan Mei 2019, Nazaruddin telah melaporkan Ketua DPD Hanura Lampung Benny Uzer bersama dua orang lainnya, yakni Sofia Cahya selaku Sekretaris dan Miswan selaku Bendahara ke Polda Lampung atas dugaan penyalahgunaan anggaran negara melalui Kesbangpol Provinsi Lampung.

Nazaruddin menjelaskan, ketiganya telah melakukan penyalahgunaan dana dari anggaran Kesbangpol kurang lebih sebesar Rp200 juta itu, dengan caramelakukankegiatan fiktif.

“Seperti dana taktis yang tidak jelas, dana operasional, dan dana lainnya. Mereka membuat kuitansi kosong seolah ada kegiatan itu,” kata dia.

Dia melanjutkan, selain penyalahgunaan anggaran Kesbangpol Benny Uzer, juga diduga telah menyelewengkandana yang diberikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura sebesar Rp400 juta yang diperuntukkan biaya operasional saksi partai pada Pilpres dan Pileg 2019.

Baca Juga:  Dalam 12 Jam, Pembunuh Sadis Ini Diciduk Polresta Bandar Lampung

“Sebenarnya ada dana lagi yang diselewengkan sebesar Rp1 miliaruntuk pemenangan Hanura Lampung, dana bendera, dan lainnya.Dana yang diberikan DPP itu tentu termasuk uang negara karena dana saksi pada dasarnya dibiayai oleh APBN untuk tiap parpol.Tapi itu nanti kita akan melaporkan ke Jakarta,” pungkasnya.(LS/ANG)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top