Iklan
Daerah

Lakukan Monev di Pemkab Lamsel, Ombudsman: Pelayanan Publik Masih Perlu Perbaikan dan Peningkatan

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) terhadap penyelenggaraan Standar Pelayanan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan/Istimewa

LAMPUNG SELATAN – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) terhadap penyelenggaraan Standar Pelayanan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, pada 17 – 18 Desember 2018.

Monev dilakukan di beberapa sampel OPD diantaranya, RSUD Bob Bazar Kalianda, Kantor Kecamatan Kalianda, Puskesmas Way Urang dan Kantor Kelurahan Way Urang.

Berdasarkan pemantauan Tim Monev Ombudsman RI Perwakilan Lampung, RSUD Bob Bazar Kalianda terlihat sudah menyelenggarakan beberapa standar pelayanan publik. Bahkan rumah sakit tersebut telah memiliki ruangan khusus pengaduan dan informasi.

“Tinggal dipastikan bahwa pengelolaan pengaduan di internal berjalan dengan baik,” jelas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman, saat ikut melaksanakan Monev di Lampung Selatan.

Baca Juga:  Pohon Tumbang Potensi Hambat Arus Mudik

Selain itu, pelayanan di Puskesmas Way Urang juga telah menyediakan sejumlah standar pelayanan publik, mulai dari standar pelayanan mekanisme pelayanan, persyaratan pelayanan, tarif layanan sampai dengan ketersediaan sarana umum dan sarana khusus untuk pengguna layanana berkebutuhan khusus.

“Secara umum, perlu peningkatan terhadap standar pelayanan di RSUD Bob Bazar dan Puskesmas Way Urang,” jelas Nur Rakhman.

Sementara, Kecamatan Kalianda masih membutuhkan banyak perbaikan dalam penyelenggaraan standar pelayanan publik.

“Meski terlihat, pada saat kami datang, beberapa komponen sudah ada, hanya belum terpasang atau terinformasikan” ungkapnya.

Sementara lanjut dia, untuk kantor Kelurahan Way Urang sendiri masih membutuhkan lebih banyak perbaikan dan edukasi dalam penyelenggaraan standar pelayanan publik.

Baca Juga:  Wagub Pimpin Apel Besar Hari Pramuka di Lampung Barat

“Monev ini dilakukan atas permintaan pihak Pemkab Lamsel sendiri,” terang Nur Rakhman.

Untuk itu pihaknya mengapresiasi Pemkab Lamsel yang memiliki inisiatif untuk melakukan pembenahan terhadap standar pelayanan, tidak hanya pada instansi yang menjadi obyek penilaian Kepatuhan oleh Ombudsman.

Sebagai informasi, Kabupaten Lampung Selatan telah meraih zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi dalam penyelenggaraan standar pelayanan publik berdasarkan hasil survei Ombudsman pada Tahun 2018.

“Zona hijau ini diperoleh setelah penilaian selama 4 tahun berturut-turut,” terangnya.

Disela dilakukannya monev, Ombudsman RI Perwakilan Lampung juga melakukan sosialisasi tentang pelayanan Publik dan Standar Pelayanan. Dalam sosialisasi tersebut, Nur Rakhman Yusuf menegaskan agar Pemkab Lamsel tidak terlalu terlena atas pencapaian zona hijau.

Baca Juga:  Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan, Bank Lampung MoU dengan Ombudsman RI

“Karena penilaian zona hijau masih sebatas lingkup pelayanan administratif dan masih pada tahap penyelenggaraan standar pelayanan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Pelayanan Publik,” jelas Nur Rakhman.

“Kedepan yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Lamael adalah agar dapat menyelenggarakan standar pelayanan publik pada setiap instansi serta mengimplementasikannya hingga akan berwujud menjadi kepuasan pengguna layanan,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkab Lamsel, Fredy menyambut baik monev yang dilakukan oleh Ombudsman dalam rangka perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Lampung Selatan.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top