Iklan
Bandar Lampung

Lahan Way Dadi Dinyatakan Status Quo

Kepala Biro Aset Pemprov Lampung, Meydiandra/BM/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, menyatakan bahwa 89 hektare lahan di Way Dadi Sukarame, Bandar Lampung, status quo atau keadaan tetap sebagai­mana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya.

Sejauh ini berbagai pihak sedang berupaya menuntaskan permasalahan sengketa lahan ini selekasnya.

“Bahwa lahan tersebut status quo, terkait tarik menarik penguasaan hak atas tanah antara pemprov dan warga di sana,” ujar Kepala Biro Aset Pemprov Lampung, Meydiandra, Selasa (20/8).

Sebelumnya pihak BPM Lampung menyatakan kesanggupannya menerbitkan sertifikat tanah selagi warga bersedia membayar kompensasi R550 ribu per meter kepada Pemprov Lampung.

Namun hal ini langsung ditolak, lantaran pemprov dinilai tak memiliki landasan mengklaimnya meski diperkuat  sertifikat hak pengelolaan lahan yang diterbitkan pada tahun 1992 lalu.

Baca Juga:  Aset PUPR Diamankan Kepolisian, Inspektorat Lampung Tindaklanjuti Kebocoran PAD

Mengingat  mereka telah berada di sana jauh sebelum sertifikat pemprov ini keluar. Sesuai surat keputusan Mendagri dan Dirjen Agraria  tahun 1980 serta 1982.

Dalam surat dua lembaga tersebut, dinyatakan bahwa  warga penggarap diperkenankan menempati areal 300 hektare, meski pada kenyataannya hanya 89 hektare saja yang digunakan.

Peruntukan lahan tersebut dinilai implementasi dari penegakan HAM, karena mereka telah menempatinya lebih dari 20 tahun.

Ditambah lagi ada kesimpulan rapat yang difasilitasi Kemendagri antara Komisi II DPR RI, BPN, DPRD Lampung, Pemprov, Pokmas dan Dirjen Bina Administrasi Kewilyahan pada 12 Februari 2019.

Bahwa lahan dimaksud berstatus quo karena kepemilikannya harus dibuktikan melalui pengadilan.(BM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top