Bandar Lampung

Lahan Dihargai Rp550 Ribu Per Meter, Warga Way Dadi Sebut Pemprov Lampung Tidak Realistis  

Aksi unjuk rasa Warga Way Dadi, beberapa waktu lalu perihal konflik lahan/Net

BANDAR LAMPUNG – Masyarakat Way Dadi yang tergabung dalam Forum Warga Way Dadi Peduli Lingkungan (FW2-PL) dengan tegas menolak keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, membayar kompensasi sebesar Rp550 ribu per meter.

Penolakan tersebut diuraikan melalui surat nomor 02/FW2-PL/08/2019 tertanggal 15 Agustus 2019.

FW2-PL menanggap, angka Rp550 ribu per meter yang disepakati Pemprov Lampung tidak realistis karena tidak mempertimbangkan kemampuan riil dari penghasilan masyarakat kecil serta tidak mempertimbangkan dari swadaya pembangunan masyarakat Way Dadi.

Selain itu, FW2-PL juga meminta kepada Pemprov Lampung untuk tidak melakukan tindakan apapun diatas tanah sengketa (status quo) lahan Way Dadi, sambil menunggu penyelesaian konflik.

Keinginan FW2-PL ini mengacu pada hasil kesepakatan rapat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dan dihadiri DPRD Lampung, Pemprov Lampung Komisi II DPR-RI dan BPN, pada 12 Februari 2019 lalu.

Baca Juga:  50 Ribu Lebih Pensiunan Terima THR Dari PT Taspen  

“Kami sangat berharap permohonan warga Way Dadi mendapat respon dari pemerintah, serta mengacu pada komitmen yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Selain itu, kita menghendaki Mendagri dan Anggota Komisi II dan Menteri ATR menindaklanjuti kesepakatan awal Februari 2019 yang lalu,” ujar salah satu Tokoh Masyarakat Way Dadi serta Dewan Pembina/Penasehat FW2-PL, Darwis Fauzi, Senin (19/8).

Diketahui sebelumnya, Kemendagri telah melakukan mediasi sengketa Hak Pengelolaan (HPL) lahan Way Dadi antara masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Lampung, di kantor Kemendagri, Selasa (12/2) lalu.

Dalam hasil rapat itu disimpulkan dua point penyelesaian sengketa lahan Way Dadi, yakni apabila masyarakat Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru dan Korpri Jaya mempertanyakan HPL tersebut, karena dianggap cacat administrasi penerbitannya.

Baca Juga:  Pekan Raya Lampung jangan Jadi Kegiatan Mubazir

Maka diusulkan alternatif kepada kedua belah pihak, yakni substansi dibuktikan melalui pengadilan, atau dibatalkan oleh Kementerian ATR/BPN karena cacat hukum administrasi berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Sambil menunggu proses penyelesaian selesai, Kemendagri mengimbau kepada Pemda Provinsi Lampung untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah tersebut (status quo). Imbauan itu dituangkan secara tertulis dalam kesimpulan rapat yang disetujui beberapa pihak seperti, Endro Suswantoro Yahman (Anggota Komisi II DPR RI), Supardy Marbun (Kementerian ATR/BPN), Hamartoni Ahadis (Sekdaprov Lampung), Armin Hadi (Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah/Pokmas ST-2) dan Eko Subowo (Direktur Jenderal Bina Adimistrasi Kewilayahan).

Penasehat Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah (POKMAS KM – S2T) Darwis menjelaskan pada prinsipnya masyarakat Way Dadi tidak mengakui adanya HPL, apalagi sampai diklaim sebagai aset Pemprov Lampung.

Baca Juga:  Tak Kuat Menanjak, Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk

“Sehingga kita yang ikut rapat sepakat untuk menyerahkan masalah HPL Way Dadi kepada Menteri ATR/BPN untuk membuat regulasi perihal pembatalan HPL tersebut sambil menunggu peroses penyelesain sampai dengan selesai. Pemprov mulai saat ini tidak melakukan dan bertindak sesuatu diatas lahan HPL Way dadi (Status quo),” kata Darwis, Rabu (13/2).

Sementara, tugas Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR-RI sebagai fasilitator juga memantau dan mengawasi proses penyelesaian persoalan tersebut.(SPH)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top