Modus

Kuasa Hukum Terdakwa Korupsi BUMD Lambar Kritisi Jaksa

Persidangan tindak pidana korupsi atas dana penambahan modal Pemkab Lampung Barat, yang diterima PD Pesagi Mandiri Perkasa/Nus

Suluh.co – Dua mantan Direktur PD Pesagi Mandiri Perkasa, disidangkan perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjung Karang, Kamis (28/1), dengan dakwaan korupsi atas dana penambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di tahun anggaran 2016 berjumlah Rp7,45 miliar, dengan total kerugian negara sebesar Rp3,079 miliar.

Kedua terdakwa ini bernama Galih Priadi dan Deria Sentosa, yang berstatus sebagai Direktur Utama serta Direktur Operasional & Produksi di Perusahaan Daerah (PD) Pesagi Mandiri Perkasa, yang juga diketahui perusahaan terebut merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Ketua Siti Insirah kali ini, dua Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat, bergantian membacakan dakwaan atas nama keduanya secara terpisah. Namun dengan isi dakwaan yang sama, lantaran perbuatan korupsi tersebut dilakukan secara bersama – sama oleh kedua terdakwa.

“Galih Priadi dan Deria Sentosa telah mengalihkan anggaran penyertaan modal PD Pesagi Mandiri Perkasa tahun anggaran 2016 sebesar Rp7.450.000.000, yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Lampung Barat, tanpa dilakukan survey atau analisis kelayakan, analisi portofolio, dan analisis risiko terlebih dahulu, dan tidak sesuai dengan RKAP dan RAB,” ujar jaksa dalam pembacaan dakwaannya.

Baca Juga:  Pemkab Lambar Raih Penghargaan Kontribusi Kebijakan Literasi

Di dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa ini pula diterangkan bahwa awal mula perkara ini bermula di tahun 2015 lalu, ketika itu Galih Priadi selaku Direktur Utama PD Pesagi Mandiri Perkasa mengajukan permohonan penyertaan penambahan modal kepada Bupati Lampung Barat, yang diperuntukkan sebagai biaya pembangunan SPBU Sekincau sebesar Rp8,5 miliar.

Permohonan penambahan modal tersebut tertera dengan rincian yaitu sebagai pembayaran royalti ke PT Pertamina sebesar Rp450 juta, pembangunan fisik SPBU Sekincau sebesar Rp6,9 miliar, delivery order 15.000 liter BBM sebesar Rp750 juta, dan biaya operasional SPBU Sekincau Rp408,761 juta.

Sesuai dengan dakwaan dari jaksa, dalam permohonan penambahan modal yang diajukan pada Oktober 2015 tersebut, didapati tidak terlampirnya analisa kelayakan usaha, analisa portofolio, dan analisa risiko usaha dari terdakwa.

Namun, pada Desember 2015 permohonan tersebut mendapat pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Barat dengan besaran penambahan modal sebesar Rp7,45 miliar.

Baca Juga:  Pemkab Lambar Giat Revitalisasi Program KB Nasional

Menanggapi dakwaan dari jaksa tersebut, Irwan Aprianto selaku penasihat hukum dari terdakwa Deria Sentosa melihat adanya kejanggalan dalam pencairan dana yang diajukan oleh PD. Pesagi Mandiri Perkasa, dimana tidak adanya lampiran terkait analisa – analisa dalam pengajuan, namun tetap disahkan oleh pihak legislatif.

“Ada hal yang aneh dalam perkara ini yang harus diperhatikan, salah satunya yaitu pencairan dana penambahan modal yang disahkan DPRD di 2015, yang kita tahu dalam dakwaan tertulis pengajuan tersebut tanpa adanya analisa, nah kok bisa disahkan?,” ujar Irwan.

Selanjutnya diketahui setelah dana telah dicairkan pada Juni 2016, kedua terdakwa beserta seorang bernama Dwina Virgianti Sari selaku direktur umum dan keuangan, melakukan rapat untuk membahas penggunaan dana, dan dalam rapat tersebut terdakwa Galih Priadi beserta Deria Sentosa malah sepakat untuk mengalihkan anggaran usaha SPBU menjadi usaha kayu, kopi, semen dan cabai.

Meski pengalihan usaha yang dilakukan oleh kedua terdakwa juga dilakukan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada para pemegang saham, kendati telah salah langkah tapi kuasa hukum terdakwa berdalih bahwa sebenarnya rencana pembangunan SPBU sudah tidak dapat terlaksana dari awal.

Baca Juga:  Dua Pejabat Lampung Barat Hadir di Kongres XIV IPI dan Seminar Ilmiah Indonesia

Sebab tanah yang dihibahkan sebagai lokasi pembangunan SPBU adalah lahan sengketa antara warga dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang kini juga telah dimenangkan oleh masyarakat dalam gugatannya.

“SPBU yang mau dibangun itu juga sudah masalah, tanah yang dihibahkan pemkab untuk lokasi tersebut adalah tanah sengketa yang menjadi gugatan masyarakat, dan sudah dimenangkan oleh masayrakat dalam gugatan tersebut,” tambah Irwan.

Diketahui, pada dakwaan jaksa juga turut diterangkan, bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran yang diterimanya, PD Pesagi Mandiri Perkasa turut diawasi oleh dewan pengawas yang telah ditetaplan pada April 2016 lalu oleh Bupati Lampung Barat, diantaranya ialah Okmal selaku Ketua Dewan Pengawas, Bangun selaku Sekretaris, serta Tono Suparman selaku Anggota Dewan Pengawas.

 

Reporter : Tinus Ristanto

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top