Iklan
Modus

Kritisi Nonha Soal Gizi Buruk, Joko : Jangan Saling Menyalahkan

Yohannes Joko Purwanto/Ist

 

BANDARLAMPUNG, – Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL), Yohannes Joko Purwanto mengkritisi pernyataan Nonha Sartika, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Lampung terkait Kondisi Luar Biasa (KLB) Gizi Buruk sebanyak 1.337 balita di Lampung Tengah adalah tanggung jawab Gubernur M.Ridho Ficardo sebagai perwakilan pemerintah pusat di Provinsi Lampung.

Hal ini berdasarkan UU otonomi daerah nomor 23 tahun 2014 pasal 12 tentang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan sosial

“Jadi pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk menekan angka kesehatan atau penderita gizi buruk di wilayahnya dan pemerintah provinsi bertugas mensupport. Jadi pemerintah kabupaten / kota jangan buang badan terkait adanya KLB di wilayahnya tersebut,” kata Joko, Senin (19/2).

Baca Juga:  Buron Selama Tujuh Hari, Pelaku Curas di Tulangbawang Barat Ditangkap Polisi

Pemerintah kabupaten/kota se Lampung semestinya dapat mengakui dan menerima kekurangan sistim birokrasi yang dipimpinnya saat ini dengan melahirkan serta meningkatkan penderita gizi buruk diwilayahnya.

“Dimana hati nurani sebagai pemimpin coba dengan tidak berani mengakui kekurangan dalam sistim birokrasi di bawah kepemimpinannya,” ucapnya.

Selain itu, ia menilai kegagalan kepala daerah dalam memimpin kabupaten/kota dapat dilihat dari meningkatnya atau berkurangnya penderita gizi buruk. Selain itu, pengedepanan bidang kesehatan sebagai langkah awal peningkatan sumber daya manusia (SDM) demi kemajuan daerah setempat untuk kedepannya dengan memaksimalkan Dasawisma, posyandu dan puskesmas.

“ Untuk apa ada Dasawisma, posyandu dan puskesmas jika masih ada penderita gizi buruk di 15 kabupaten/kota se-Lampung. Padahal dengan menciptakan masyarakat sehat dan produktif, sama saja dengan turut melahirkan generasi penerus bangsa,” jelasnya.

Baca Juga:  Juru Parkir Terancam Hukuman Mati

Ia berharap, Kementerian Kesehatan dapat segera meninjau, melakukan pembinaan dan mengirim bantuan untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki masyarakat dengan penderita gizi buruk tinggi.

“ Kita berharap pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dapat saling bersinergi untuk menekan angka gizi buruk. Bukan bisanya hanya saling menyalahkan saja,” pungkasnya.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top