Ekonomi

Kredit Bank Umum dan Syariah Lampung Melambat

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiharto Setiawan, didampingi Kepala Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan, R. Eko Adi Irianto, saat menggelar jumpa pers/HI

BANDAR LAMPUNG – Kinerja perbankan Provinsi Lampung pada triwulan IV 2018, serta laporan yang dilihat dari pertumbuhan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan kredit Bank Umum serta pembiaayan Bank Syariah tercatat melambat.

“Pertumbuhan DPK Bank Umum dan Bank Syariah masing-masing tercatat 9,04% (yoy) dan 4,63% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh 12,16% (yoy) dan 21,93% (yoy), yang terutama dipengaruhi perlambatan pertumbuhan tabungan dan deposito sejalan dengan kecenderungan masyarakat untuk melakukan spending di akhir tahun” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiharto Setiawan, saat menggelar Konpers dikantornya, Senin (26/3).

Baca Juga:  Bank Lampung Proses Pengadaan Barang, 200 Tapping Box Segera Terpasang

Budiharto menambahkan, demikian pula dengan kredit bank umum dan pembiayaan bank syariah yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan menjadi 9,22% (yoy) dan 17,73% (yoy), yang terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan kredit investasi.

Ditengah perlambatan tersebut, indikator risiko kredit Bank Umum tercatat membaik seiring turunnya rasio Non-Performing Loan (NPL) yang tercatat 1,96%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 2,43%. Di sisi lain, kinerja pembiayaan Bank Syariah perlu

mendapat perhatian, mengingat rasio Non-Performing Financing (NPF) akhir tahun yang meningkat dan tercatat cukup tinggi yakni 4,19%, meskipun masih terjaga di bawah threshold 5%.

Selanjutnya di sisi sistem pembayaran, sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung membaik di triwulan-IV 2017, aliran outflow uang kartal di provinsi Lampung tercatat meningkat cukup signifikan, begitu juga pada penggunaan uang elektronik

Baca Juga:  Ini Jadwal Penukaran Uang Baru BI

untuk aktivitas pembayaran, serta transaksi non tunai RTGS. Pemanfaatan Layanan Keuangan Digital (LKD) juga tercatat meningkat seiring dengan upaya elektronifikasi yang gencar disosialisasikan tahun 2017.

Adapun dalam rangka mendorong clean money policy, KPw BI Lampung senantiasa terus melakukan peningkatan intensitas kas keliling, kas titipan serta penukaran uang.

Dalam rangka implementasi elektronifikasi pembayaran Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS) khususnya pada dua ruas jalan tol yang telah diresmikan pada Januari 2018.

KPw BI Provinsi Lampung terus melakukan koordinasi dengan pihak BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) dan Perbankan, termasuk terus berupaya memperkenalkan Gerakan Nasional Non Tunai untuk memperluas edukasi terkait elektronifikasi dan keuangan inklusif kepada masyarakat di Provinsi Lampung, disamping penyediaan uang elektronik yang memadai.(HI)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top