Politik

KPU Tak Berani Diskualifikasi Yutuber

Dedi Triyadi, Ketua KPU Bandarlampung/Suluh

Suluh.co – Pengamat politik Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, mengkritik pedas terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung yang meloloskan pasangan calon walikota dan wakil walikota Bandar Lampung nomor urut 2 : Yusuf Kohar – Tulus Purnomo yang telat menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU Setempat.

“Penyelenggaraan pilkada  itu harus berdasarkan pada azas penyelenggaraan pilkada, salah satunya profesional, berkepastian hukum, terbuka dan transparan,” kata dia, Senin (7/12).

Dia melanjutkan, yang dimaksud dengan berkepastian hukum adalah penyelanggara pilkada yang terdiri dari KPU dan Bawaslu harus taat terhadap UU dan peraturan yang telah dimandatkan oleh mereka.

“Mereka sebagai penyelenggara, maka mereka diberikan mandat oleh UU dan peraturan untuk menyelenggarakan pilkada dimana pelaksanaannya harus berkepastian hukum,” lanjut dia.

Baca Juga:  Rekrutmen Anggota PPS KPU Bandar Lampung Membludak

Menurutnya, KPU sudah mengesampingkan dirinya sebagai pelaksana pilkada sebab telah meloloskan Paslon : Yusuf Kohar – Tulus Purnomo.

“Kemudian beberapa hal yang disampaikan oleh ketua KPU dalam hal ini, menurut saya, mereka sudah menggeser fungsi mereka sebagai pelaksana kalau mereka menterjemahkan (PKPU) itu bukan fungsi mereka.  Mereka tidak punya fungsi untuk meng interprestasikan menerjemahkan sebuah produk Undang-Undang,” tegasnya.

Dia menegaskan kepada KPU jika calon walikota Bandar Lampung terkena sanksi pembatalan calon maka seharusnya KPU menegakkan aturan tersebut.

“KPU harus menegakan atura, jika paslon itu salah maka dikatakan salah jangan kemudian dicarikan alasan, diberikan dalil pembenar seolah olah karena ini kesalahan jaringan. Mereka (paslon) hanya melaksanakan sampai batas waktunya (mengunggah upload ke KPU) maka seseorang itu  harus di batalkan sebagai calon (karena telat menyampaikan ke KPU), persoalan upaya hukum ya silahkan ke Bawaslu,” tutupnya.

Baca Juga:  Plt Yusuf Kohar Prioritaskan Pembangunan Pasar Smep

Sementara, Ketua KPU Bandar Lampung Dedy Triyadi menjelaskan, penyerahan LPPDK calon sesuai jadwal tahapan yaitu pada tanggal 6 Desember pukul 18.00 WIB, dengan upload submit laporan melalui sidakam (Sistem Aplikasi Penyerahan Dana Kampanye).

Lalu dalam PKPU nomor 5 Tahun 2017 mengatur penyerahannya LPPDK secara manual, lalu PKPU 12 tahun 2020 melalu aplikasi Sidakam. Namun dalam PKPU 12 tidak disebutkan dalam kondisi jika ada gangguan jaringan, karena itu dalam juknis.

“Dalam juknis tersebut dan juga kita konsultasi KPU provinsi dan KPU RI, ada atensi dan supervisi, dimana apabila terkendala jaringan Paslon bisa serahkan secara manual. Dan dapat difasilitasi mengapload pada pukul 00.00 WIB,” tandasnya.(DUM)

Baca Juga:  Pilkada 2020, IWO Way Kanan Suguhkan Informasi Netral
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top