Politik

KPU Diminta Audit Laporan Dana Kampanye Arinal Nunik

Dana kampanye/Net

BANDAR LAMPUNG – Pengamat Politik Universitas Lampung Unila Yusdianto mendorong KPU Lampung untuk proaktif dalam mengaudit laporan akhir dana kampanye pasangan calon gubernur – wakil gubernur Lampung pasca persiapan menuju pilgub 27 Juni 2018 mendatang.

Dalam hal ini, dia lebih menyoroti pasangan calon nomor 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Arinal-Nunik).

“KPU harus proaktif dalam mengaudit dana akhir kampanye dari para paslon. KPU juga jangan hanya mengandalkan akuntan publik saja, tetapi harus melibatkan KPK dalam mengaudit, investigatif penggunaan dana kampanye tersebut, apakah ada dugaan gratifikasi di dalamnya,” kata dia, Kamis (24/5).

Langkah itu, kata dia, demi menjawab pertanyaan publik atas dugaan keterlibatan Vice Presiden PT Sugar Group Company (SGC) Lee Purwanti saat menghadiri beberapa kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut tiga Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim beberapa waktu lalu.

Baca Juga:  Bos SGC di Kampanye Arinal - Nunik Bertendensi Tindakan Politik Uang

Selain itu, untuk mengantisipasi adanya dugaan kelebihan sumbangan baik dari perseorangan maupun koorporasi dalam rangka memeriahkan paslon nomor urut tiga tersebut saat melakukan kampanye. Sebab, beberapa kali diketahui, paslon Arinal Djunaidi sempat mengundang Ustadz kondang Sholeh Mahmoed Nasution atau biasa disapa ustadz Solmed hingga artis ibukota seperti Dewi Persik, Via Vallen, Wali Band, Hijau Daun.

“Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, untuk perusahaan maksimal sumbangan dana kampanye Rp750 juta, sedangkan perseorangan Rp75 juta,” jelasnya.

Oleh karena itu, jika nantinya ditemukan adanya kelebihan sumbangan tersebut, maka peran Bawaslu sangat dibutuhkan untuk memproses permasalahan tersebut yang didalamnya terdapat unsur pidana. Selain itu, ia mendesak Bawaslu Lampung untuk membatalkan pencalonan paslon tersebut sebagai efek jera sehingga hal tersebut tidak terulang kembali.

Baca Juga:  Big Bos SGC Beking Arinal

”Bawaslu harus cepat menindaknya dan tidak perlu menunggu hasil audit dana kampanye dari KPU,”ucapnya.

Ia berharap, KPU dan Bawaslu Lampung serta masyarakat Lampung bisa bersama-sama mengawal pelaksanaan pilkada serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018 untuk menghindari adanya pelanggaran seperti money politik dan sebagainya agar berlangsung aman dan lancar.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top