Politik

KPU dan Bawaslu Lampung Terindikasi Melakukan Gratifikasi

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono dan Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah/Net

BANDAR LAMPUNG – Berbagai elemen masyarakat menilai lembaga penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), diindikasi adanya aroma gratifikasi saat digelarnya pilgub 27 Juni 2018.

Alasannya, kedua lembaga penyelenggara pemilu ini menerima bonus pinjam pakai kendaraan Toyota Innova dan Avanza dari Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disimpan di Bank Mandiri dan BRI.

KPU menyimpan anggaran Pilgub di Bank Mandiri dengan mendapat bonus dua kendaraan roda empat yang menjadi aset KPU RI. Kemudian, Bawaslu Lampung mendapatkan bonus dari BRI sebuah mobil Innova dan Avanza dengan pinjam pakai hingga tahapan pilgub usai, ditambah juga bonus meubleair.

Baca Juga:  Mantan Bupati Way Kanan Kunjungi Pasar Way Kandis

“jelas ini gratifikasi. Kalau mereka menyewa kendaraan itu, sudah pasti mengeluarkan uang mencapai puluhan juta. Artinya mereka diduga diiming-imingi supaya mindahin asset tersebut,” kata ketua Posko Demokrasi, Rismayanti Borthon, Selasa (21/8).

Dirinya menyayangkan adanya pemindahan dana NPHD dari bank daerah. Semestinya, para penyelenggara pemilu ini memahami tujuan dalam menjabat sebagai anggota KPU dan Bawaslu yang notabene institusi negara dalam melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya dan bukan berharap profit lebih.

“Tujuan mereka mendapat jabatan itu untuk kepentingan pilgub dan bukan kemudian berharap fasilitas lebih sehingga bisa menikmati imbas dari jabatannya.Karena, kalau tidak memindahkan dana itu, maka mereka tidak mungkin mendapat fasilitas tersebut,” ucapnya.

Oleh karena itu,  Ia berharap, adanya upaya dari masyarakat dan intansi terkait yang konsen di bidang tindak korupsi untuk menelusuri langkah yang telah dilakukan oleh para penyelenggara pemilu tersebut.

Baca Juga:  Imbas Surat Palsu, KPK RI Utus Deputi Pengawas di Lampung

“Kalau tidak ditindak tegas, hal ini bisa menjadi preseden buruk untuk Lampung. Karena, dikhawatirkan permasalahan ini bisa kembali terulang untuk kedepannya,” ungkapnya.

Sementara itu, hal senada disampaikan oleh Humas Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) Yohannes Joko Purwanto, menegaskan bahwa pemberian kendaraan pinjam pakai atas pemindahan NPHD dari Bank daerah untuk para lembaga penyelenggara pemilu diindikasi salah satu bentuk gratifikasi.

“Saya menduga pemindahan itu didasari karena adanya iming-iming mendapat kendaraan tersebut. Karena yang saya tahu selama ini NPHD itu disimpan di Bank daerah dan profitnya masuk ke kas daerah serta tidak mendapat kendaraan dari penyimpanan itu,” ujarnya.

Ia berharap, aparat penegak hukum dapat menelusuri dugaan gratifikasi dari perpindahan NPHD dari bank daerah agar permasalahan ini tidak terulang lagi untuk kedepannya.

Baca Juga:  Almisbat : Bahaya, Bangun Narasi Pemilu Demokratis Dibilang Kacau

“Mekanismenya seperti apa, adakah peraturan yang dilanggar, lalu apakah daerah mendapat bunga dan berapa jumlahnya. Ini patut untuk ditelusuri,” ungkapnya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top