Daerah

KPK Tetap Selesaikan Kasus yang Melibatkan Calonkada

 

Kiri-Mantan anggota Komisi IX DPR RI, yang saat ini menjabat Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim (Nunik)/Ist

BANDARLAMPUNG – Saat rapat gabungan pilkada bersama DPR, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan kekhawatirannya bila kasus calon kepala daerah ditangani selama proses Pilkada 2018.

Kapolri memprediksi, polisi akan dibanjiri laporan terkait pilkada. “Bisa saja nanti laporan dibuat-buat begitu proses pilkada dimulai, mulai semua kasus masuk karena tidak ada MoU kesepakatan ini,” ungkap Tito seperti dikutip dari Detikcom, Kamis (11/1) lalu.

Tetapi beberapa fraksi menolak usulan tersebut. “Terkait penegakan hukum, kita serahkan ke aparat penegak hukum yang saya kira tidak bisa kita usulkan dalam rapat konsultasi ini,” kata Fadli.

Ketua KPK Agus Rahardjo juga menolak usulan Kapolri tersebut. Ia menuturkan, hal itu akan menyulitkan kerja KPK selama pilkada berlangsung.

“Bagi KPK kalau misalnya begitu kan sulit. Selama pilkada kita nggak boleh OTT, padahal di KPK juga di dalam UU-nya juga nggak ada SP3. Itu kan malah memberikan kesan ke masyarakat ‘orang ini bermasalah, jangan dipilih’, kan begitu,” kata Agus usai dalam rapat gabungan Pilkada, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).

Baca Juga:  Hari Pertama Jabat Plt, Nanang Ziarah Ke Makam Radin Inten II

Sebelumnya, penyidik KPK telah memanggil Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim (Nunik), terkait kasus dugaan korupsi Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P2KTrans). Chusnunia diperiksa sebagai saksi atas tersangka Charles Jones Mesang.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi atas tersangka CJM (Charles Jones Mesang),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Dalam pemeriksaan tersebut, Chusnunia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi IX DPR. Selain Chusnunia, penyidik juga memanggil dua orang PNS P2KTrans, yakni Bahtiar dan Titi Wahyuni.

Di tahun politik ini, Chusnunia Chalim, resmi berdampingan dengan mantan sekdaprov Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi pada Pilgub 2018 mendatang.

Baca Juga:  Paslon Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim, Kembali Berulah

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar telah mendeklarasikan dan mengumumkan keputusan untuk mengusung pasangan calon kepala daerah untuk Arinal Djunaidi dan Nunik sapaan akrab Bupati Lampung Timur pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 27 Juni 2018 mendatang.

Terkait hal tersebut, Ketua KPK mengantisipasi agar kriminalisasi saat pilkada tidak terjadi. Ia juga menyebut pihaknya akan mengumpulkan tim untuk mencegah terjadinya abuse of power.

“Jangan sampai terjadi memang kriminalisasi, abuse of power jangan sampai terjadi. Saya akan mengumpulkan tim penindakan kami untuk kemudian itu tidak terjadi lagi yang dikeluhkan tadi,” ujarnya.

Kemudian Agus menjabarkan kasus hukum seperti apa yang dapat ditunda selama pilkada. Dia menjelaskan, untuk calon kepala daerah yang berstatus sebagai saksi hanya untuk
melengkapi berkaslah yang proses hukumnya bisa ditunda.

Baca Juga:  Keterlibatan SGC Sebagai Penyandang Dana Arinal-Nunik Jadi Kejahatan Paling Brutal

“Kalau hanya untuk melengkapi berkas itu mau kita akan supaya lebih adil, supaya lebih fair kita tidak abuse of power, kita tidak diskriminasi. Mungkin yang model-model seperti itu kita tunda,” terang dia.

“Tapi kalau saksi potensinya sudah kita sudah menemukan fakta yang sangat jelas yang bersangkutan akan menjadi tersangka mungkin juga tidak akan berhenti,” imbuh Agus. (*/dtc)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top