Bandar Lampung

KPK Terima Laporan Gratifikasi 1 Ton Gula

Gudang penyimpanan gula/Ilustrasi

BANDAR LAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pelaporan gratifikasi berupa 1 ton gula pasir dari salah satu pemerintah daerah senilai Rp 10 juta rupiah dan penerimaan gratifikasi dalam bentuk uang sebesar SGD1.000.

Kedua pelaporan tersebut merupakan bagian dari total 44 laporan gratifikasi yang diterima KPK dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN selama bulan Ramadhan hingga hari ini (29/5) terkait perayaan Idul Fitri 2019.

Bentuk penerimaan gratifikasi lainnya yang dilaporkan di antaranya berupa parcel kue lebaran, karangan bunga, bahan makanan dan uang dengan nilai mulai dari Rp50 ribu hingga Rp4 juta.

Sehingga, total nilai gratifikasi yang dilaporkan sebesar Rp 39.183.000 dan SGD 1.000

Pelaporan terbanyak berasal dari Kementerian/Lembaga berjumlah 36 laporan, pemerintah daerah 5 laporan, dan BUMN 3 laporan.

Dari laporan yang disampaikan tersebut terdapat 5 laporan penolakan atas penerimaan gratifikasi. Sisanya adalah gratifikasi yang diterima oleh pelapor untuk kemudian dilaporkan kepada KPK.

Baca Juga:  Gunadi Akui Penuhi Panggilan KPK

Terhadap seluruh laporan tersebut, KPK akan menetapkan status gratifikasi menjadi milik penerima atau milik negara dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Sebelumnya, KPK mengeluarkan imbauan yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan yang ditujukan kepada Pimpinan instansi/kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah/BUMN/BUMD.

Hingga Rabu (29/5) KPK mendapatkan informasi lebih dari 200 pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga telah menindaklanjuti imbauan KPK dengan menerbitkan surat edaran untuk menolak gratifikasi terkait hari raya, terdiri atas 12 Pemerintah Provinsi, 34 Pemerintah Kota, 134 Pemerintah Kabupaten, 14 Kementerian/Lembaga dan 18 BUMN

KPK mengapresiasi langkah Pemda dan Kementerian/Lembaga yang telah menerbitkan surat edaran serta mengingatkan kepada seluruh pihak agar tidak memanfaatkan jabatan, kewenangan maupun fasilitas yang melekat dengan jabatannya untuk kepentingan pribadi yang tidak terkait dengan pelaksaan tugas dan tanggung jawabnya.

Baca Juga:  Gubernur Ridho dan Wagub Bachtiar Hadiri Pisah Sambut Wakapolda Lampung

12 pemerintah provinsi, 34 pemerintah kota, 134 pemerintah kabupaten, 14 kementerian/lembaga dan 18 BUMN yang telah menerbitkan edaran untuk menolak gratifikasi terkait hari raya, yaitu:

Pemerintah provinsi, terdiri dari, Prov DKI Jakarta, Prov Jambi, Prov Jawa Tengah, Prov Jawa Timur, Prov Kalimantan Barat, Prov Kalimantan Selatan, Prov Kalimantan Utara, Prov Lampung, Prov Riau, Prov Sulawesi Barat, Prov Sulawesi Selatan, dan Prov Sulawesi Tenggara.

Lalu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Otoritas Jasa Keuangan, BKKBN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPATK, BPOM, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, BKN, dan Kementerian Luar Negeri.

Untuk BUMN, terdiri dari, PT Wijaya Karya, PT Bank Negara Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT KAI, PT Pertamina, PT Pos Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, PT Semen Padang, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, PT Petrokimia Gresik, Bank Kalimantan Selatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Mandiri, Semen Indonesia, PT Trans Jakarta, PT Pupuk Indonesia, serta PT Pelindo III.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top