Modus

KPK Mulai Masuk dalam Penanganan Kasus di Polda dan Kejaksaan yang Terkesan Lambat

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang/BM

BANDAR LAMPUNG – KPK bakal melakukan supervisi terhadap permasalahan yang mandek di Polda dan Kejaksaan.

“Kalau ada kasus-kasus tidak bergerak atau prosesnya terkesan lambat sekali, SP3 juga enggak, nanti kita bisa lakukan supervisi. Kita dalami apa masalahnya,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Senin (5/8).

Permasalahan yang sering dialami di daerah-daerah, kata dia, karena tidak ada saksi ahli.

“Nanti akan kita datangkan saksi ahlinya dari Jakarta. Karena terkadang saksi ahli ini menentukan. Terkadang juga saksi ahli bikin confused (bingung) dalam pendindakan,” tukas Saut.

“Kalau kekurangan alat bukti, nanti kita lihat kekurangannya bukti yang seperti apa. Nanti kita pelajari dulu kasusnya seperti apa,”ungkapnya.

Baca Juga:  Terduga Teroris di Bandar Lampung Diamankan Aparat, Pelaku Sasar Markas Kepolisian  

Setelah itu, Tim Koordinator Supervisi Penindakan (Korsupdak) akan mendengar paparan dari Aparatur Penegak Hukum (APH) terkait proses mandeknya permasalahan tersebut.

“Dari paparan itu kita akan melihat dan memantau. Kita juga melihat saran atau kewajiban untuk kemudian mereka menyelesaikan,”ucapnya.

“Saya belum bisa menyebutkan kasus perkasus. Karena saya gak hapal kasus apa saja. Tetapi secara umum dari seluruh Indonesia dari Aceh – Papua, kita lakukan hal yang sama,” ungkapnya.

Untuk diketahui, ada beberapa persoalan yang saat ini masih mandek di aparatur penegak hukum, baik Polda dan Kejaksaan.

Misalnya, Kasus Gubernur Arinal Djunaidi saat menjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) masih mandek di Kejaksaan Tinggi  (Kejati) Lampung.

Baca Juga:  Benny Uzer Laporkan Balik Nazaruddin ke Polda Lampung 

Kasus dugaan penyimpangan APBD 2015 dan penyalahgunaan wewenang yang diduga melibatkan Arinal di laporkan Matala tahun 2016 lalu sampai dengan saat ini belum berlanjut ke proses hukum berikutnya.

Kendati hal itu cenderung lamban, namun Korps Adyaksa memastikan belum menghentikan penyidikan.

Kasus itu masih berjalan dan belum menandatangani Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).(BM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top