Daerah

KPK Minta Bupati Mesuji Koordinasi Dengan LKKP

Ketua Tim Supervisi KPK RI, Adliansyah Malik Nasution/Suluh

BANDARLAMPUNG – Perihal permintaan pendampingan langsung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI, untuk mengawal seluruh proses pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengadaan barang/jasa dilingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mesuji.

Ketua Tim Supervisi KPK RI, Adliansyah Malik Nasution, menganjurkan, agar Bupati Mesuji, Khamamik, terlebih dahulu menyampaikan surat kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP).

Kata Bang Coky, sapaan akrab Adliansyah, sebelum surat tersebut dikirimkan ke KPK, bisa disampaikan dahulu kepada LKPP guna meminta pendapat tertulis terkait program kegiatan pengadaan barang/jasa (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) baik kontraktual maupun secara swakelola pada Dinas PUPR setempat.

Baca Juga:  Diduga Terancam, Karyawan Wisma Sindalapai Lambar Mundur

“KPK tidak dalam posisi bisa memberikan pendapat tertulis,” ujar Bang Coky, via WhatsApp messenger, Senin (12/3).

Program pendampingan yg akan dilakukan KPK, sambung dia, adalah terkait program pencegahan korupsi dalam hal bangun aplikasi e-planning, e-budgeting, perizinan dan pelayanan publik online, dan pemberdayaam APIP.

“Disamping itu KPK juga akan melakukan pendampingan dalam hal sektor strategis seperti infrastruktur, pendapatan dan penerimaan daerah, kesehatan, pendidikan, dan dana desa,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Mesuji, Khamamik, mengaku, telah mengirimkan surat permohonan pendampingan atau saran serta petunjuk oleh KPK untuk mengawal seluruh proses prlaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) baik kontraktual maupun secara swakelola pada Dinas PUPR kabupaten setempat.

Baca Juga:  Koramil 01 Purworejo Ikut Donor Darah di HUT SMAN 7

“Selama ini semua orang berpikir bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa dilingkup PUPR diwarnai oleh praktek KKN. Seseorang jika ingin memperoleh proyek pekerjaan harus menyetorkan sejumlah uang kepada oknum dinas, mulai hari ini dengan diajukannya surat kepada KPK tersebut sebagai wujud deklarasi, niatan yang tulus serta serius untuk menampik isu-isu miring yang dialamatkan kepada Dinas PUPR,” kata Khamamik.(DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top