Politik

KPK : Menang Karena Politik Uang, Indikasi Korupsi Besar

Politik uang/Net

BANDAR LAMPUNG – Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, KPK turut berkomentar tentang politik uang. Bagi KPK, politik uang haram dilakukan, bukan hanya saat pemilu tetapi sampai kapanpun.

“KPK mengimbau agar pilihan masyarakat tidak terpengaruh dengan pemberian uang dari kandidat tertentu,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (29/6).

Imbauan KPK itu sebenarnya sudah disampaikan sejak jauh hari dan tak bosan-bosannya diulang.

Sebab, KPK telah ratusan kali menangani kasus korupsi kepala daerah yang sedari awal ternyata memang kerap bermain politik uang.

“Karena jika sejak awal politik uang sudah dilakukan, indikasi ke depan pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar sangat mungkin terjadi, seperti korupsi saat menjabat,” ucap Febri.

Baca Juga:  Survei Rakata Institute Dinilai Berat Sebelah

“KPK telah memproses seratusan kasus korupsi kepala daerah. Jika pada pilkada nanti kita dapat memilih calon kepala daerah yang berintegritas, ini dapat mengurangi risiko korupsi ke depan. Biaya politik yang tinggi adalah salah satu faktor yang mendorong korupsi saat menjabat,” imbuh Febri.

KPK pun menitip pesan pada partai-partai politik agar konsisten dalam menolak politik uang.

Menurut KPK, partai-partai politiklah yang memiliki pengaruh besar dalam menerapkan politik yang bersih.

“Pada partai dan tim sukses pendukung calon kepala daerah, kami harap dapat menerapkan politik yang bersih. Kita semua punya pekerjaan besar untuk Indonesia yang lebih baik. Karena itu, kami harap semua pihak menjaga dan tidak mengajarkan rakyat untuk memilih karena iming-iming uang,” ujarnya.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top