Iklan
Bandar Lampung

KPK Kunjungi Kantor FSTV, Dian Patria: Kami Hadir di Lampung Untuk Mencegah

kanan-Deni Kurniawan Pimprus FSTV dan Ketua Korwil III Kopsurgah KPK RI Dian Patria/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Fajar Surya Televisi (FSTV) menggelar bincang santai bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di kantor FSTV, Jalan Perintis Kemerdekaan No.154, Tanjung, Bandar Lampung, Selasa (2/7).

Kehadiran KPK RI beserta jajaran tiba sekitar pukul 16.30 Wib, dan disambut langsung oleh pimpinan umum FSTV Deni Kurniawan. Adapun anggota KPK tersebut, yakni Dian Patria, Uding Joharudin, Hindia Sumarsono, Riki Sulaiman.

Dalam dialog bincang santai yang dibawakan oleh Deni Kurniawan Pimprus FSTV, Ketua Korwil III Kopsurgah KPK RI Dian Patria mengatakan bahwa KPK RI sejak 2 sampai 3 tahun lalu membentuk unit koordinasi dan supervisi. Jadi, kata dia, lembaga anti rasuah ini hadir diseluruh provinsi se- Indonesia.

Baca Juga:  Tanya Risma Penuh Harap, Bravo 5: Hayuk Kita, Kampanye Beradab!

“Hingga tingkat kabupaten/kota terbagi habis. Korwil 1-9. Kalau Korwil III ada di Lampung, Gorontalo, DKI Jakarta dan kementerian lembaga,” kata Dian.

Korwil merupakan gabungan dari pencegahan dan penindakan. Sementara itu, ia mengaku membidangi bidang pencegahan yang memiliki delapan (8) area intervensi. Pertama, perencanaan dan penganggaran. Kedua, pengadaan barang dan jasa. Ketiga, perizinan.

Selanjutnya, kapabilitas aktif. Kelima, managemen ASN. Keenam, dana desa. Ketujuh, pajak dan delapan aset.

“Artinya bagaimana KPK mendorong perbaikan tata kelola delapan hal ini. Kemudian nantinya ditambahkan dari tematik lainnya, seperti sektor Sumber Daya Alam (SDA), perkebunan, kehutanan dan pendidikan,” ungkapnya.

“Jadi, disini kami secara continue memberikan supervisi dan mendorong daerah untuk melaksanakan tugas yang memang sudah diatur. Kan biasanya mereka melaksanakan tugas, tetapi tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Baca Juga:  YBM BRI Tasyakuran Rumah Layanan Umat

Untuk Lampung, KPK RI mengakui bahwa dari delapan arena intervensi itu, pihaknya menyoroti persoalan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang masuk dalam zona merah. Alasannya, dari sisi penindakan, pihaknya telah melakukan tiga kali Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lampung dalam kurun waktu 12 bulan.

“Ketiganya ini terkait PBJ kegiatan fisik infrastruktur, seperti di Lampung Selatan, Mesuji. Bahkan di 2014 lalu di Kabupaten Tanggamus. Kok sudah ada penindakan, tetapi masih terjadi ditambah ada laporan masuk ke kami dari pemantau di lapangan,” ungkapnya.

“ Ternyata emang sistimnya diretas, khususnya data fisik sehingga bias diatur. Kita capek capek mendorong perbaikan sistimnya, tetapi sistimnya diakali, jadi sama aja bohong,” ujarnya.

Baca Juga:  KPK : Menang Karena Politik Uang, Indikasi Korupsi Besar

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama berubah kearah yang lebih baik lagi.

“Kita mengingatkan, sudah ayo kedepan kita berubah, yang intervensi baik kepada orang maupun sistim,” ajaknya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top