Bandar Lampung

KPK Dituntut Untuk Ikut Melihat Keseriusan Hakim yang Minta Hadirkan Auditor BPK

Respons untuk KPK di Balik Penetapan Lokasi Sidang Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa

Respons untuk KPK di Balik Penetapan Lokasi Sidang Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa

Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]. Foto: Istimewa.

Suluh.co – Penghadiran auditor Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] Pusat sebagai saksi di persidangan perkara korupsi pengadaan mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati atau pejabat elite pada Pemkab Lampung Timur [Lamtim] selalu menjadi topik pembicaraan.

Bukan hanya pada saat persidangan saja. Bahkan sejak pertama kali perkara itu dilimpahkan dari penyidik ke penuntut, ulasan soal BPK Pusat sudah mengemuka.

Untuk diketahui pengadaan mobil dinas yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [BP2KAD] itu dimaksudkan sebagai kendaraan Chusnunia Chalim sebagai bupati dan Zaiful Bukhori sebagai wakil bupati.

Alasan keberadaan BPK Pusat di kasus ini ditengarai atas hasil audit investigasi yang awalnya diminta Kejaksaan Tinggi Lampung. BPK Pusat menyatakan tidak ada kerugian negara di pengadaan mobil mewah itu.

Setelahnya, Kejaksaan Tinggi Lampung mendapat supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]. Dari supervisi sebanyak 8 kali itu, kasus itu akhirnya rampung dan sampai ke tahap penyidikan.

Dalam proses penyidikan itu, muncul angka kerugian negara senilai Rp686 juta dari hasil audit seorang auditor swasta yang direkomendasikan KPK.

Sekarang, para penasihat hukum menyampaikan permohonan kepada majelis hakim pada Pengadilan Negeri [PN] Tipikor Tanjungkarang yang menyidangkan perkara itu. Permohonan itu adalah untuk menghadirkan auditor BPK Pusat.

Baca Juga:  DPRD Lampung Serap Aspirasi Ratusan Driver Online

Good Job! KPK Rekam Proses Sidang Korupsi Mobil Elite Pemda Lamtim

Peralatan dan petugas yang bertanggungjawab untuk merekam proses sidang kasus korupsi yang sudah disupervisi KPK. Kasus ini melibatkan PT Topcars Indonesia. Foto: Ricardo Hutabarat.

Hakim kemudian meminta secara lisan kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk menghadirkan saksi auditor BPK ke persidangan.

Kendati diminta secara lisan, pihak kejaksaan masih menunggu surat penetapan dari hakim yang diperlukan untuk menjadi landasan pemanggilan auditor tersebut. Menyikapi itu, hakim pun akan mempersiapkan surat tersebut apabila memang dibutuhkan.

Praktisi Hukum di Lampung Sukriadi Siregar menuntut KPK untuk tutur terlibat dalam proses perkara ini. Sebab, KPK sebut Sukriadi: ”bahkan KPK turut menyertakan kamera perekaman untuk persidangannya. Kenapa tidak bila KPK kemudian ikut melihat soal penghadiran auditor BPK itu?”.

Sukriadi Siregar menegaskan bahwa, sikap hakim yang kemudian mau menerbitkan surat penetapan menjadi bukti keseriusan terhadap proses penegakan hukum di perkara ini.

“Jadi sebenarnya bukan hanya kejaksaan. Tapi KPK juga harus melihat keseriusan tadi. Itu sudah cukup menjadi bukti, bahwa hakim serius ketika hakim akan menyiapkan surat penetapan. Nah kalau hakim sudah serius, kita harap jaksa juga bersinergi dan mendukung,” tegas dia saat dihubungi reporter Suluh.co, Senin, 25 Januari 2021.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top