Daerah

KPK Diminta Telusuri Izin Lahan Perkebunan 

Ist

LAMPUNG – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai rawannya praktik korupsi dalam perizinan  lahan perkebunan kepada pengusaha perlu ditelusuri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Praktik semacam ini kerap digunakan untuk modal politik. Termasuk untuk kepentingan Pilkada, Pileg, bahkan Pilpres.

“Izin perkebunan rawan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Selain izin perkebunan, izin pertambangan dan pengalihan fungsi hutan juga kerap disalahgunakan,” ungkap Emerson Yuntho, Koordinator Divisi Monitoring dan Peradilan ICW ketika diminta komentarnya tentang hasil studi Greenomics Indonesia, Minggu (25/3).

Kata Emerson, praktik semacam ini sering kali dipakai untuk modal-modal politik. Untuk kepentingan pilkada, pileg, bahkan pilpres.

Ada kecenderungan penyalahgunaan izin ini digunakan sebagai senjata untuk kepentingan politik. Seperti memberikan izin kepada pengusaha yang mau berkontribusi untuk partai, kata Emerson.

“Apakah ada malapraktek atau tidak, itu KPK harus buktikan. Harus ditelusuri, KPK harus buka dokumen-dokumen izin tersebut. Radar KPK harusnya berjalan,” ujarnya.

Baca Juga:  Sejumlah Anggota DPRD Lampung Tengah Terindikasi Terima Suap 95 Miliar

Emerson meminta KPK untuk memeriksa setiap izin perkebunan yang dikeluarkan. Kemudian, melihat apakah di dalamnya terdapat pelanggaran prosedur untuk mengeluarkan izin. Kalau ada proses izin yang melanggar hukum, dia menduga ada praktek korupsi di dalamnya.

Banyak fenomena pihak swasta yang membayar untuk kepentingan keluarnya izin-izin tersebut. Dan elite politik menggunakannya untuk kepentingan mereka, baik memperkaya diri sendiri maupun untuk kepentingan parpol mereka,” jelasnya.

Emerson menyarankan agar KPK untuk memulai penelusuran dokumen dari izin yang angkanya fantastis. Kemudian melihat latar belakang perusahaan yang tidak proaktif terhadap kelestarian hutan dan lingkungan.

Seperti diketahui, hasil studi Greenomics Indonesia menunjukkan, bahwa selama periode 2004-2017 kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu, lebih dari 2,4 juta hektare.

Baca Juga:  ICW Dukung Langkah KPK Kelola Pengadaan Barang dan Jasa di Lampung

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia,Vanda Mutia Dewi mengatakan, Menteri Kehutanan periode 2009-2014 paling banyak memberikan izin-izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu dengan luas 1,64 juta hektare.

Izin-izin perkebunan yang diterbitkan setara dengan hampir 70 persen dari total luas izin perkebunan yang telah diberikan kepada para pebisnis selama periode 2004-2017.

Angka tersebut belum termasuk luas areal perkebunan sawit yang ‘diputihkan’ dari stempel kawasan hutan pada periode ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Sementara itu, Menteri Kehutanan MS Kaban periode 2004-2009, menerbitkan izin-izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu seluas hampir 600 ribu hektare. Luas izin-izin perkebunan yang diberikan oleh Menteri Kaban tersebut, setara hampir 24 persen dari total luas izin yang diberikan selama 2004-2017.

Baca Juga:  Nunggak Pajak, Anak Perusahaan PT. Sugar Group Companies Berkilah Dengan Putusan MK

Sedangkan izin-izin perkebunan yang telah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melalui Kepala BKPM, seluas 216 ribu hektare kepada para pelaku bisnis tertentu selama 2004-2017.

Dalam laporan Greenomics disebutkan bahwa selama 13 tahun belakangan, Zulkifli Hasan merupakan menteri kehutanan periode 2009-2014 paling banyak mengeluarkan izin perkebunan kepada pengusaha tertentu.(ROl)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top