Modus

KPK Didesak Usut Kembali Kasus Nunik

Bupati Lampung Timur yang juga mantan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB Chusnunia Chalim, keluar dari gedung KPK Jakarta usai menjalani pemeriksaan, Selasa (4/4/2017) lalu/Ist

BANDARLAMPUNG – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta tidak tebang pilih dalam mengusut kasus yang melibatkan kepala daerah.

KPK didesak juga mengusut tuntas sejumlah masalah yang menyeret nama Bupati Lampung Timur Chusnunia Cholim.

Kasus-kasus yang menyeret nama Calon Wakil Gubernur Lampung yang biasa disapa Nunik ini sempat ramai setelah puluhan massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) melakukan serangkaian aksi di Tugu Adipura Bandarlampung dan Kantor Kejati Lampung.

Kemudian, Kampud juga melakukan aksi di depan Kantor Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada bulan Maret 2017 lalu.

Baca Juga:  Mapolres Lampung Selatan Ludes Terbakar

Kegiatan tersebut meliputi penyaluran Bansos tahun 2012-2014 di Kementrian Tenaga Kerja dan TransmigrasiT(Kemennakertrans) oleh Staf Khusus Kemenkentrans. Saat itu Chusnunia Chalim menjabat sebagai Anggota Komisi IX Bidang Tenaga Kerja DPR RI.

Temuan KAMPUD, dalam penyaluran dana Bansos di Kemnakertras saat dijabat Menteri Muhamin Iskandar diduga telah terjadi penyimpangan yang digunakan sejumlah Staf Khusus Menteri, karena pada tahun 2012-2014 Chusnunia Chalim merupakan Caleg.

Dana Bansos di Kemenakertrans naik secara signifikan dari Rp7,8 miliar di tahun 2012, menjadi Rp70 miliar di tahun 2013, khusus di tahun 2014 dana Bansos menjadi Rp25 miliar.

Kemudian dugaan korupsi dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P2KTrans) yang diduga ada kaitannya dengan Chusnunia Chalim yang menjadi saksi perkara atas tersangka Charles Jones Mesang.

Baca Juga:  Kemenpan-RB Tetapkan 284 Formasi CPNS untuk Mesuji

Charles diduga menerima suap Rp9,750 miliar atau 6,5 persen dari total anggaran sebesar Rp150 miliar.

Divisi Hukum dan Advokasi Kantor Bantuan Hukum (KBH), Arif, mengatakan, KPK harus mengusut semua kasus yang menyeret nama kepala daerah, sehingga KPK tidak dianggap tebang pilih dan politis.

“Jangan sampai KPK dianggap tebang pilih menindak kasus yang melibatkan kepala daerah. Kasus-kasus yang menyeret nama kepala lainnya harus diusut tuntas. Seperti Bupati Lamtim yang pernah diperiksa terkait kasus P2KTrans harus diuusut tuntas. Jangan mengambang begitu saja masalahnya.Sementara terhadap kepala daerah lain KPKbisa tegas dan bisa OTT,” tegas Arif.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top