Modus

KPK Beri Apresiasi Pemprov Lampung Soal Gratifikasi Gula 1 Ton

Pengamat Hukum Universitas Lampung, Yusdianto/Net

BANDAR LAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi apresiasi atas langkah pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Provinsi Lampung. Terbukti, KPK sebelumnya menemukan adanya gratifikasi berupa pemberian 1 ton gula pasir dari perusahaan kepada salah satu pemerintah daerah (Pemda) di Lampung.

Kemudian KPK memberikan rekomendasi kepada pemda tersebut untuk melakukan pengembalian hingga akhirnya dituruti.

“Saya kira ini perlu kita apresiasi. Ini adalah sebuah informasi yang baik, cukup bagus ya. Apalagi disertai pengembalian,” kata Pengamat Hukum Yusdianto menanggapi langkah KPK, Minggu (2/6).

“Kerja KPK di Lampung ada poin bagus-nya. Ada hasilnya, dan buktinya ada kesadaran dari pemda. Aspek pencegahan tindak pidana korupsi bisa diwujudkan di Lampung,” ujarnya lagi.

Baca Juga:  Kemenristekdikti Kembali Percayakan Unila Asuh 5 Perguruan Tinggi

Ia menyampaikan bahwa tindakan dari KPK tidak melanjutkan hal tersebut ke ranah pidana sudah sesuai dengan aturan hukum. Nilai daripada 1 ton gula pasir ini, lanjutnya sebenarnya sudah masuk dalam tindak pidana gratifikasi.

“Hanya saja. Kalau dimasukkan ke tindak pidana itu kalau sudah melewati batas waktu yang ditentukan, yakni 30 hari. Kalau sekiranya ada gratifikasi dan tidak dilaporkan atau ada upaya baik, baru-lah itu dapat diproses secara hukum. Tapi di sini saya lihat sudah dikembalikan dan tidak lebih dari 30 hari, begitu,” terang Yusdianto.

Per 31 Mei 2019, KPK menerima 63 jenis pelaporan gratifikasi selama bulan Ramadhan. Informasi gratifikasi daripada gula pasir 1 ton termasuk di dalamnya.

Baca Juga:  Dukung Ridho - Bachtiar, PBB Satukan Suara Umat Muslim Di Lampung

Bentuk penerimaan gratifikasi lain yang dilaporkan di antaranya berupa parcel kue lebaran, karangan bunga, bahan makanan dan uang dengan nilai mulai dari Rp50 ribu hingga Rp4 juta. Ada juga penerimaan gratifikasi dalam bentuk uang sebesar SGD1.000.

Sehingga total nilai 63 laporan tersebut senilai total Rp47.268.400 dan SGD 1.000. Dengan rincian, uang senilai Rp12.050.000 dan SGD 1.000 ; makanan dan bahan makanan senilai Rp24.029.400 ; barang senilai Rp11.189.000.

KPK juga telah mengeluarkan imbauan yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan yang ditujukan kepada Pimpinan instansi/kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah/BUMN/BUMD.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top