Nasional

KPK Bantu Pemda Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp18 Triliun

KPK/Idn

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp18 triliun. Capaian tersebut diraih melalui proses pendampingan perbaikan tata kelola pemerintahan di 34 provinsi sepanjang tahun 2019.

Jumlah tersebut berhasil diselamatkan KPK dengan mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan dalam manajemen pengelolaan aset sehingga dapat diselamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp9,6 triliun dari aset daerah.

Sedangkan, dari upaya optimalisasi pendapatan daerah (OPD) berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,4 triliun atau 8 % dari semula Rp105,56 triliun pada 2018 menjadi Rp113,84 triliun.

Upaya yang dilakukan dalam tata kelola manajemen aset antara lain dilakukan dengan mendorong penyerahan aset fasum dan fasos dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah agar tercatat sebagai aset pemda.

Beberapa di antaranya berupa konstruksi dan bangunan, taman serta prasarana jalan. Selama 2019 KPK mencatat penyerahan aset fasum fasos terbesar dari Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2,1 triliun dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp968 miliar.

Upaya penataan aset lainnya dilakukan dengan mendorong pemda melakukan penertiban penggunaan aset daerah berupa tanah, bangunan dan kendaraan oleh pihak ketiga. Selama tahun 2019 telah dilakukan penertiban aset senilai total Rp2 triliun.

Sedangkan terkait beberapa aset yang berada dalam penguasaan pihak ketiga, penyelesaian sengketa aset-aset tersebut dilakukan KPK dengan mengkoordinasikan antara pemda, Kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca Juga:  Mendapat  Gelar Doktor Honoris Causa, Pjs Gubernur Lampung Ucapkan Selamat Kepada Megawati

Selama 2019, tercatat aset-aset yang dalam sengketa telah dikembalikan kepada pemda senilai total Rp4,3 triliun. Beberapa di antaranya adalah kawasan wisata Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp2,3 triliun; Stadion Mattoangin, pasar, terminal dan aset lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan senilai total Rp1,5 triliun dan aset-aset lainnya di beberapa daerah lain.

Sepanjang tahun 2019 KPK juga terus mendorong dilakukan sertifikasi terhadap aset-aset pemda untuk menghindari berpindah tangannya aset tersebut karena tidak memiliki legalitas. Dari total 602.664 aset yang terdata belum tersertifikasi, sebanyak 215.273 aset telah disertifikasi.

Terkait OPD, KPK mendorong pemda untuk mengembangkan sistem aplikasi terpadu termasuk penyempurnaan database perpajakan, pemasangan alat perekam pajak online, menerapkan kebijakan tax clearance, penagihan piutang pajak hingga penegakan aturan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar pajak.

Hasilnya, pada 2019 terjadi peningkatan penerimaan di beberapa daerah yang signifikan dari sektor pajak.

Untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor – Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB) meningkat 6,4% yakni sebesar Rp3,4 triliun. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-Pajak Bumi dan Bangunan (BPHTB-PBB) terjadi kenaikan 12,9% yaitu sebesar Rp2,5 triliun. Pajak Air Permukaan terjadi peningkatan 231,9% atau sebesar Rp680 miliar. Pajak Bahan Bakar Kendaraan meningkat 1,6% yaitu sebesar Rp349 miliar.

Baca Juga:  Berita Acara Pendapat PN Tipikor Tanjungkarang Atas PK Eks Bupati Mesuji: Tidak Memenuhi Syarat

Dan, selama 2019 telah dilakukan pemasangan 11.648 alat perekam pajak online (tapping box) pada hotel, restoran, tempat hiburan dan parkir yang berkontribusi terhadap peningkatan pajak pada sektor tersebut sebesar Rp1,3 triliun atau 12,9%. Selain itu, dari penagihan piutang pajak daerah, selama tahun 2019 tercatat sebesar Rp75 miliar masuk ke kas daerah.

Sejak 2014 upaya pencegahan korupsi KPK dilakukan salah satunya dengan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pendampingan langsung terhadap 34 provinsi dan 542 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Ada delapan (8) area intervensi yang merupakan fokus program korsupgah terintegrasi ini, yaitu: Optimalisasi Penerimaan Daerah, Manajemen Aset Daerah, Perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan Dana Desa.

Delapan (8) area intervensi ini didasarkan pada berbagai kasus korupsi dan laporan masyarakat yang diterima KPK yang merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan daerah.

KPK menemukan bahwa tata kelola di tingkat pemerintah daerah masih sangat lemah dan rawan korupsi. Salah satu sebabnya adalah sistem pemilihan kepala daerah yang mahal, sehingga mendorong politik berbiaya tinggi dan pengembalian modal.

Baca Juga:  Bupati Loekman Djoyosoemarto Diperiksa, KPK Dalami Kasus Korupsi di Mesuji  

Persoalan lainnya adalah sistem remunerasi dan insentif yang belum baik. Pada sisi lain proses perizinan berbelit, mahal dan tidak pasti. Pelayanan publik tidak dirasakan masyarakat secara baik karena tidak terbukanya sistem pemerintahan termasuk penganggaran. KPK juga mendapatkan bahwa proses pengadaan barang jasa belum berjalan baik.

Sementara, kontrol dari aparat pengawasan dan partisipasi publik tidak berjalan efektif. Tidak mengherankan masih terjadi tindak pindana korupsi di berbagai bidang eksekutif, yudikatif, legislatif dan melibatkan swasta.

Semua upaya untuk mengimplementasikan 8 area perbaikan tata kelola pemerinthan daerah tersebut melibatkan berbagai instansi, antara lain: Kementerian Dalam Negeri, BPPT, Kapolda, Kejaksaan Tinggi, BPKP, LKPP, Kemendes PDTT, KASN, BPN, Bank Pembangunan Daerah dan lainnya.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top