Modus

KPK Bakal Handle Dugaan Mark Up Kesra Lampung Rp9,8 Miliar

Bantuan paket sembako Covid-19/Ilustrasi

BANDAR LAMPUNG  – Dewan Direktur Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Lampung, Ashari Hermansyah, bakal menembuskan laporan indikasi mark up  98 ribu paket sembako Covid-19 oleh Biro Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Lampung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dimungkinkan bila laporan tertulisnya kepada Kejati Lampung tak mendapat respon positif, Selasa kemarin.

“Tak hanya itu, kami juga akan memberi laporan tambahan pada pihak Kejaksaan Agung sehingga mampu memacu kinerja jajarannya di Lampung untuk menelaah lebih lanjut soal dugaan penyimpangan ini,” tegas Ashari, Rabu (1/7).

Sejauh ini, pihak kejaksaan tinggi Lampung, melalui, petugas layanan satu pintu, telah menjanjikan akan menindaklanjuti perkara laporan tersebut selama 7 sampai 10 hari sejak surat laporan diterima.

Baca Juga:  Kepolisian Kembali Kumpulkan Keterangan Saksi atas Kematian Zubaidi

Pada sisi lain, pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Lampung justru langsung merespon laporan LSM tersebut setelah mendapat tembusannya.

Kepala BPKP Lampung Kisyadi menjelaskan pihaknya telah membuat draft surat perintah untuk pembentukan tim audit, Rabu (1/7) siang tadi.

Diketahui, Inspektorat provinsi lampung telah melakukan pemanggilan kepada beberapa pejabat/ Mulai dari Karo Kesra Setprov Lampung Ratna Dewi, pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan terkait dugaan mark up ini, pada 23 Juni 2020 lalu.

Sementara itu, Ratna Dewi menjelaskan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat permintaan audit pada BPKP Lampung terhadap dua rekanan yang ditunjuk yaitu CV Bintang Teknik dan CV Paskal.(BAM)

Baca Juga:  Kejari Menggala Incar Pejabat Pemkab Tulangbawang
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top