Politik

KPAL Ajak Warga Lampung Golput di Pemilu 17 April

Komite Politik Alternatif Lampung, saat menggelar aksi damai di depan Kampus Unila/LS

BANDAR LAMPUNG – Komite Politik Alternatif Lampung (KPAL), mengajak masyarakat untuk “Golput” di pemilu 17 April 2019 mendatang. Sebab, tidak ada partai dan calon dari rakyat yang bisa memperjuangkan kepentingan rakyat Bumi Ruwa Jurai.

“Karena merasa tidak ada pilihan yang bisa membawa kepentingan rakyat, kalangan ini memilih untuk Golput,” kata Koordinator Aksi, Dika, saat menggelar aksi damai di depan Kampus Unila, Jumat (5/4).

Bagi kaum elit oligarki yang bertanding dan para pendukungnya, Golput dianggap sebagai ancaman. Kemudian, berbagai cara dilakukan untuk membendung Golput, mulai dari melontarkan wacana yang persuasif, bullying hingga intimidasi untuk mempidanakannya.

“Landasan yang disalahgunakan untuk mengancam Golput dengan pidana adalah pasal 515 UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, yang sebenarnya bukan melarang Golput, tapi melarang money politics,” jelasnya.

Baca Juga:  Mahasiswa Ultimatum Pilrek Unila

Golput merupakan pilihan untuk mencegah yang terburuk dengan  menyimpan aspirasi yang sama, yaitu keinginan agar ada pilihan yang lebih baik (the greater good).

“Yang Golput tidak akan Golput jika ada pilihan yang lebih baik, dan yang lesser evil tidak akan memilih lesser evil jika ada pilihan yang lebih baik,” tegasnya.

Masyarakat disuguhkan oleh kontestan yang ditopang oleh oligarki dan pemodal, meski dengan ke khususannya tersendiri.

“Yang satu ditopang oleh pemodal korup penjarah sumberdaya publik (Negara) dan fundamentalisme Islam. Kemudian, lainnya ditopang  pemodal pro-efisiensi pasar dan para penganut nasionalisme-chauvinis (NKRI). Yang absen adalah kontestan yang mewakili kepentingan kesejahteraan sosial dan demokrasi. Inilah kondisi material yang memunculkan sikap Golput dan lesser evil,” tegasnya.

Pertanyaannya, kenapa kekuatan politik yang merepresentasikan kepentingan kesejahteraan sosial dan demokrasi nyaris tidak pernah muncul di arena elektoral? Basis sosialnya sebenarnya sudah ada, yaitu berbagai macam organisasi rakyat yang selama ini banyak mengadvokasi kasus-kasus rakyat dan mendesakkan agenda-agenda rakyat melalui aksi-aksi massa.

Baca Juga:  1.647 Pelamar Incar 200 Kursi PMPAP Unila

“Berbagai organisasi rakyat ini pun sudah berkali-kali mencoba membangun partai politiknya sendiri agar bisa berpartisipasi dalam arena elektoral. Tapi, upaya mereka selalu berhasil dipukul mundur oligarki dengan menggunakan aturan partai politik dan Pemilu yang tidak demokratis,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, mengecam intimidasi dan upaya mengkriminalisasi Golput, mengingat memilih adalah hak dan bukan kewajiban.

Kedua, Menyerukan ke rakyat agar ikut membangun partai massa rakyat. Karena sikap Golput atau lesser evil tidak akan banyak gunanya jika hanya berhenti disini.

“Jika kita tidak berusaha menghadirkan pilihan yang lebih baik (the greater good) dalam bentuk partai massa rakyat. Maka di pemilu-pemilu berikutnya akan terus berhadapan dengan situasi tanpa pilihan lebih baik dan yang ada merupakan calon-calon dari oligarki,”ungkapnya.

Baca Juga:  1062 Mahasiswa Unila KKN di Tujuh Kecamatan Waykanan

Ketiga, Revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu yang tidak demokratis. Selama ini, upaya untuk menghadirkan pilihan yang lebih baik dalam bentuk partai massa rakyat selalu dijegal oleh UU Partai Politik dan UU Pemilu yang tidak demokratis.

“Jika kita menginginkan pemilu multi-partai kerakyatan yang benar-benar bebas, maka kita harus mengganti aturan kepemiluan yang tidak demokratis tersebut dengan aturan kepemiluan yang demokratis,” kata dia.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top