Modus

Korupsi Meubelair, Kepala Disdikbud Pesibar Dituntut 18 Bulan Penjara

Hapzi, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat/LAM

BANDAR LAMPUNG – Hapzi, seorang ASN yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), harus menjadi tedakwa dan didudukan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, untuk mendengarkan pembacaan surat tuntutan atas perkara tindak pidana korupsi yang ia lakukan di tahun anggaran 2016 lalu.

Pria 54 tahun ini, dinyatakan bersalah oleh jaksa telah melanggar pasal 3, junto pasal 18 UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHpidana.

Baca Juga:  Penembak Anggota Polisi Ini Tewas di Tangan Tekab 308 Polda Lampung

Jaksa Bambang Irawan pun meminta kepada majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Ketua Siti Insirah, untuk menghukumnya dengan hukuman pidana penjara selama 18 bulan, dengan denda sebanyak Rp50 juta, dengan subsider denda yaitu penjara selama tiga bulan.

Dalam perkara korupsi ini, Hapzi melakukan kejahatannya dengan cara menerima uang sebesar Rp400 juta kepada Evan Mardiyansah, untuk penandatanganan kontrak pengerjaan proyek pengadaan meubelair sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Pesibar.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, kepala dinas ini sebelumnya menolak untuk menyerahkan pengerjaan proyek kepada Evan Mardiyansah, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek oleh kepala dinas yang menjabat sebelumnya, lantaran terindikasi telah ada pengaturan pemenang dari lelang tersebut.

Baca Juga:  Kader Nasdem Meradang di PAW

Setelah terdakwa menggantikan posisi kepala dinas sebelumnya, rencananya proyek tersebut akan dilelang ulang. Namun saat terdakwa menerima sejumlah uang dari Evan Mardiyansah, akhirnya terdakwa bersedia menandatangani kontrak perjanjian pengerjaan proyek kepada Evan.

Sebenarnya jaksa pun menuntut untuk membayar uang pengganti kerugian Negara, sebanyak Rp400 juta, namun terdakwa Hapzi telah mengembalikannya melalui hakim dan dititipkan kepada jaksa penuntut.(TIN)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top