Uncategorized

Konflik Pertanahan Belum Menjadi Issu Sentral Pilgub Lampung

Anggota DPD RI Andi Surya/Ist

BANDARLAMPUNG – Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Lampung saat ini adalah ketidak-adilan dalam pertanahan. Di berbagai wilayah di Lampung masyarakat dihadapi persoalan konflik pertanahan, yang secara kasat mata terlihat beberapa persoalan HGU dan HPL yang melanggar hak-hak dasar warga dalam mendapatkan ruang hidup.

Anggota DPD RI, Andi Surya, menyatakan, persoalan pertanahan di Lampung salah satunya diperparah oleh ketidakpedulian pemimpin daerah menanggapi dan mencari solusi pertanahan di Lampung.

Sebagai contoh, HGU yang dimiliki oleh PT. SGC (Sugar Group Companies) di Kabupaten Tulang Bawang, diduga menyerobot lahan hak ulayat dan hak milik warga serta menghindar dar kewajiban perpajakan.

Selain itu, kasus HPL Way Dadi, kasus tuntutan warga atas lahan di Gunung Balak Lampung Timur, dan kasus Lahan Warga pinggir rel KA yang berhadapan dengan BUMN PT. KAI.

“Ini sama sekali belum mendapat prioritas penyelesaian oleh pemimpin pemimpin di daerah,” sesal Andi Surya, Jumat (5/1).

Baca Juga:  Wakil Bendahara DPP PAN Dukung Ridho - Bachtiar

Andi Surya melanjutkan, hingga hari ini dirinya cenderung melihat tidak ada langkah-langkah konkrit yang dilakukan pemimpin daerah dalam menyelesaikan persoalan lahan rakyat yg bermasalah. Hal ini menunjukkan kekurangan sensitifan birokrasi dalam menyelesaikan hak-hak dasar pemenuhan ruang hidup rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Dalam konteks pilgub kali ini, saya juga belum mendengar adanya komitmen para calon gubernur yang berani secara terbuka mempersoalkan issu-issu HGU yang bermasalah, termasuk HGU yang dimiliki oleh SGC. Kenapa HGU SGC, karena yang mencuat dalam bisik-bisik masyarakat diduga perusahaan SGC ini bermain secara masif membiayai proses pemilihan kepala daerah di Lampung,” ungkapnya.

Jika benar, kata Andi, maka fakta ini merupakan upaya pemerkosaan terhadap hak demokrasi warga Lampung. Sekaligus sesungguhnya sangat merendahkan norma kearifan lokal kolektif orang Lampung yaitu ‘piil pesenggiri’.

Baca Juga:  DPRD Lampung Cek Kualitas Beras Impor

Warga Lampung seolah olah menjadi tidak terhormat harga dirinya direndahkan oleh dugaan perbuatan politik transaksional dari para calon kepala daerah yang sumber dananya diduga berasal dari pihak ketiga yang tidak sah.

“Oleh karenanya Bawaslu, KPU dan aparat hukum harus melakukan penelisikan terhadap dugaan terjadinya manipulasi demokrasi dengan cara mempengaruhi proses demokrasi pilkada melalui politik transaksional masif yang didanai pihak ketiga berhadapan dengan instrumen aturan pemilu maupun hukum yang dimiliki,” tegas Andi Surya.

Pihaknya menghimbau, kepada para calon gubernur untuk berani melawan kesewenangan pemegang HGU termasuk kesewenangan SGC yang diduga menyerobot hak ulayat dan hak warga desa-desa di Tulang Bawang.

“Saya meminta kepada warga yang merasa dirugikan atas keberadaan HGU SGC serta HGU lainnya itu untuk melapor kepada Badan Akuntabilitas Publik DPD RI disertai bukti-bukti kuat atas pelanggaran hukum dan aturan perpajakan. Sehingga, melalui analisis dan pemeriksaan secara intensif dapat dilakukan verifikasi ulang atas keberadaan HGU dimaksud termasuk dugaan kewajiban perpajakan yang dilanggar,” tuturnya.

Baca Juga:  Nunik Tak Konsisten Membangun Lamtim

Dan jika perlu dan terbukti, rakyat bisa menggugat keberadaan perusahaan tersebut baik secara politis maupun hukum serta mempersoalkan dan mendesak ihwal keberadaan keputusan HGU dimaksud kepada pemerintah pusat agar dapat disesuaikan dengan aturan dan UU Landreform lahan negara dan ulayat.

“Bahkan jika terbukti melanggar, HGU tersebut dapat dicabut dan ditutup,” tandas Andi Surya.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top