Iklan
Daerah

Konflik Gajah Dan Manusia, Perambah Diminta Tinggalkan Register 39 Tanggamus

Ilustrasi

TANGGAMUS – Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Andi Wijaya, mengimbau, agar warga terutama para perambah untuk meninggalkan Blok 6 Register 39, Kecamatan Bandar Negri Semuong (BNS).

Pasalnya, pemerintah setempat,  menilai dari aspek teritorialnya, jika dianalogikan dengan sebuah rumah, Blok 6 itu adalah “rumahnya” para kawanan gajah.

Menurut Andi Wijaya, konflik antara gajah dengan manusia di Blok 6, yang berbatasan langsung dengan Pekon Gunungdoh, Kecamatan BNS pada Jumat (20/4) malam, berbeda dengan konflik yang terjadi di Kecamatan Semaka pada Agustus 2017 lalu.

Menurutnya, kejadian di Semaka waktu itu, kawanan gajah memang sudah masuk ke pemukiman warga di pekon.

“Sedangkan di Blok 6 ini, memang merupakan habitatnya gajah dan bukan wilayah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Jadi sekali lagi saya minta agar warga meninggalkan wilayah register 39,” tegas Andi Wijaya.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Segera Pulihkan Tangkapan Air Waduk Batutegi

Dirinya mengaku, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mengundang rapat semua pihak terkait untuk menindaklanjuti peristiwa konflik gajah versus manusia itu.

Andi juga mengatakan, bahwa Pemkab Tanggamus tak bisa berbuat banyak untuk menangani masalah konflik antar manusia dan gajah.

“Lokasinya memang di Tanggamus dan manusianya adalah warga Tanggamus. Tetapi kewenangan menangani masalah ini, adalah di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Dan pemprov sudah punya satuan tugas (satgas) khusus menangani konflik gajah dengan manusia. Bahkan sudah di-pergubkan. Jadi pemkab hanya sebatas mengimbau dan merekomendasikan,” ujar Andi.

Kata Andi, Satgas tersebut, sudah punya program-program kerja, bahkan satgas penanggulangan gajah tingkatannya sampai ke tingkat pekon. Pasalnya, garis koordinasi mereka berada si bawah Dinas Kehutanan dan Gubernur Lampung.

Baca Juga:  Pemkab Lambar Evaluasi Peran TP4D Guna Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

“Saat ini yang pasti, Pemkab Tanggamus hanya bisa menantikan penerapan keputusan Pemprov Lampung, tentang penyelesaian konflik satwa dengan manusia yang sudah dibentuk di tingkat provinsi,” ungkapnya.

Terkait konflik gajah, Pemkab Tanggamus memang menemui berbagai kendala dari segi administrasi. Hal itu karena kewenangan hutan ada di tingkat provinsi, dalam hal ini Dinas Kehutanan. Kemudian soal satwanya, merupakan kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah III Lampung-Bengkulu.

Lanjutnya, dari SK gubernur itu juga ditentukan ada tim koordinasi dan tim satgas di tingkat provinsi.

“Tim Koordinasi, anggotanya semua sekretaris daerah kabupaten/kota, untuk koordinasi dengan pihak terkait dalam proses mengatasi dan menyelesaian konflik di suatu daerah,” tukasnya.

Kemudian, tim satgas dikoordinir dan dipegang oleh BKSDA. Tim ini bertugas memberikan perlindungan ke satwa serta langkah yang ditempuh. Dilibatkan juga perusahaan-perusahaan yang ada di daerah masing-masing untuk berperan dalam penyelesaian konflik.

Baca Juga:  Erupsi Gunung Anak Krakatau Menurun

“Kalau dari keputusan gubernur, peran pemkab hanya jadi anggota tim koordinasi. Penyelesaian utama ada di pihak BKSDA dan Dishut Lampung,” tandasnya.(SB/CD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top