Politik

Komisioner jadi Sorotan, Akademisi Minta Peninjauan Ulang Pansel KPU

Komisioner KPU Lampung/Ilustrasi

BANDAR LAMPUNG – Evaluasi menyeluruh terhadap komisioner KPU Provinsi Lampung terus menjadi sorotan publik. Tak pelak, Panitia Seleksi Komisoner KPU pun harus ditinjau kembali.

Kemurnian dan objektivitas memilih komisioner KPU ini tidak bisa dilepaskan dari proses rekruitmen melalui panitia seleksi (pansel).

Unsur hubungan kedekatan satu sama lain, jelas berpengaruh terhadap hasil.

Hal itu ditegaskan kembali oleh Akademisi Hukum Universitas Lampung, Dr Yusdianto, SH, MH., yang merespon adanya skandal jual beli jabatan di tubuh KPU Lampung.

“Pointnya, diawali dari rekruitmen 7 komisioner KPU Lampung. Jangan hanya melihat peristiwa hari ini. Mulai dari hubungan dekat pansel dengan komisioner, lolosnya 11 orang oleh pansel untuk dipilih menjadi 7 besar, lalu yang terpilih beberapa terdampak dari kasus money politk yang telah diputuskan melalui paripurna DPRD Lampung,”

Baca Juga:  Akademisi Desak Bawaslu Diskualifikasi Caleg DPR RI Imer Darius

“Dari awal jika pansel peka dan merespon kekhawatiran publik semestinya peristiwa yang terjadi hari ini tidak bakal terjadi. Nyatanya kan tidak. Justru pansel meluluskan,” ujar Yusdianto lantang, Sabtu (9/11).

Soal ini sebelumnya pernah disoroti akademisi muda ini dengan menolak untuk dilantik terhadap 7 Komisioner KPUD Lampung.

Pasalnya, hasil Pansus Money Politic (politik uang) DPRD Lampung, telah mengeluarkan lima rekomendasi untuk memperbaiki proses demokrasi di Provinsi Lampung, khususnya kepada lembaga penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

Diantaranya, meminta Ombudsman memeriksa dan mengaudit kinerja KPU dan Bawaslu Lampung dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan Pilgub Lampung tahun 2018, baik bersifat personal maupun pihak terkait indikasi politik uang.

Selain itu, dalam rekomendasi pansus politik uang, disebutkan ada pemindahan dana hibah ke beberapa bank, yang menimbulkan pertanyaan besar. Apalagi penyelenggara mendapatkan fasilitas dari pihak bank seperti kendaraan, dan perabotan kantor lainnya.

Baca Juga:  Partai Koalisi Solid Memenangkan Ridho BerBakhti Jilid II

Dalam hal ini, Bank Mandiri dan BRI Tanjungkarang, yang telah menerima pemindahan dana dari Bank Lampung, guna pembelian serta peminjaman mobil, mebeuler dan brangkas di KPU Lampung.

Akademisi Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, mengatakan, hasil pansus DPRD adalah produk politik yang menjadi dalil hukum. Dan itu menyasar untuk lembaga penyelenggara (KPU/Bawaslu).

“Mereka (KPU) itu sudah dinyatakan bersalah menurut pansus politik uang. Ini bahaya, apalagi ketua pansus saat ini adalah ketua DPRD Lampung,” kata Yusdianto, Selasa (15/10) lalu.

Bahkan, lanjut dia, mereka yang namanya telah ditetapkan, sangat tak layak dilantik. Karena bisa jadi masyarakat dapat mengadukan mereka (komisioner KPU) ke DKPP atau ke jaksa atas perilaku membiarkan praktek politik uang di Lampung, sebagaimana hasil pansus money politic tersebut.

Baca Juga:  KPU Minta Pemprov Lampung Ikut Sediakan Sarana Pendukung Pilkada 2020

Terlebih lagi, tiga dari tujuh nama komisioner KPU merupakan wajah lama yang ikut terlibat dalam proses demokrasi pemilihan kepala daerah.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top