Politik

Komisi I DPRD Lampung Siap Bantu Esti Nur Fathonah

Anggota DPRD Lampung Fraksi PDI Perjuangan Watoni Nurdin/Suluh/BAM

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Watoni Nurdin menyatakan kesiapannya membantu Komisioner KPU Lampung yang diberhentikan tetap oleh DKPP RI, Esti Nur Fathonah, untuk membongkar orang-orang yang diduga terlibat dalam jual beli jabatan komisioner.

“Kalau itu menjadi polemik di publik maka Komisi I berhak memanggil, tapi sebaiknya yang bersangkutan juga melaporkan, artinya meminta Komisi I mendudukkan persoalan ini pada posisi yang sebenarnya,” katanya saat dihubungi fajarsumatera.co.id, Senin (17/2).

Sebelumnya pada Jumat (14/2) Esti Nur Fathonah mengirimkan surat keberatan atasa sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP RI karena merasakan adanya konspirasi dalam pemberhentian dirinya.

Baca Juga:  3 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Gelar Pemilu Ulang  

“Kami bisa saja memanggil yang bersangkutan (Esti Nur Fathonah) kalau kami anggap ini menjadi kegaduhan menjelang pilkada. Mengundang yang bersangkutan untuk menjelaskan persoalan sehingga kami bisa audiensi ke DKPP,” ujarnya.

Dugaan jula beli jabatan dalam seleksi komisioner KPU Kabupaten/Kota pada 1-3 November 2019 lalu tak hanya diproses oleh DKPP RI namun juga bergulir di Polda Lampung.

Pelapor Gentur Sumedi yang merupakan suami dari calon komisioner KPU Tulang Bawang, Viza Yeli Santi, melaporkan Lilis Pujiati calon Komisioner KPU Pesawaran dalam kasus penipuan.

Gentur menyerahkan uang Rp100 juta kepada Lilis agar bisa mengupayakan istrinya lolos seleksi calon komisioner.

“Proses pidana yang saat ini bergulir di Polda Lampung tidak terlambat, justru Polda pandai melihat ini. Dilihat dulu penyelesaian yang di sana (DKPP). Dengan adanya bukti itu (putusan DKPP) Polda tinggal enak memvonisnya,” katanya.

Baca Juga:  Benny Uzer Didongkel dari Ketua Hanura Lampung

“Dalam berita acaranya memang dia (Lilis Pujiati) tersangka di dalam proses itu.”

Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD PDI Perjuangan ini meminta aparat kepolisian untuk mengungkap otak dan para pelaku dugaan jual beli jabatan komisioner.

“Kepolisian selalu melihat sesuatu perbuatan adanya unsur tindak pidana itu, dia pasti akan melihat, ini berdiri sendiri atau dia kolektif. Dengan adanya proses seperti ini polisi mengembangkan. Itu akan terungkap semua. Ini menarik,” tutupnya.(JOS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top