Iklan
Bandar Lampung

Komisi I DPRD Bentuk Pansus Pelanggaran Administrasi Yusuf Kohar

Yusuf Kohar, saat menjabat sebagai Plt Wali Kota Bandar Lampung, yang melantik Pejabat baru eselon II Pemkot Bandar Lampung, (9/4) lalu/Net

BANDAR LAMPUNG – Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung, resmi membentuk panitia khusus (pansus) dugaan pelanggaran yang dilakukan Plt Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar, saat melantik 59 Plt (pelaksana tugas) para pejabat eselon II –IV, di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandar Lampung, Numan Abdi mengatakan, berdasarkan hasil rapat internal, pihaknya sepakat mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk membuat pansus.

Menurut Numan, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar Komisi 1 mengusulkan pembentukan pansus, salah satunya pelanggaran administrasi yang dilakukan Yusuf Kohar saat menjabat sebagai Plt Wali Kota.

Baca Juga:  KPK Minta Pemprov Lampung Hentikan Kebocoran Penerimaan Negara

“Kami sepakat membentuk pansus, karena berdasarkan pulbaket, rapat lintas fraksi dan pemerintah kota, lalu rapat dengan BKD, ditambah konsultasi kami dengan BKN dan kemendgari beberapa waktu lalu. Kami simpulkan ada hal-hal yang dilanggar dalam pengangkatan Plt itu dan ini fatal, cacat prosedural dan cacat adminitrasi,” tukasnya, Minggu (8/7).

Dia mengatakan usulan pembentukan pansus ini juga sudah mendapat persetujuan empat Komisi di DPRD, termasuk dari internal anggota komisi 1 yang sudah melakukan rapat pendalaman  pada Jumat (6/7) lalu.

”Dari 13  anggota, 9 orang sudah setuju.  Dan beberapa anggota yang belum tandatangan  karena masih diluar kota,” tukasnya.

“Kita juga sudah menyerahkan surat ke pimpinan tinggal menunggu hasil dari rapat bamus, baru bisa mengambil langkah selanjutnya,” timpalnya lagi.

Baca Juga:  Gubernur Ridho dan Wagub Bachtiar Solat Idul Adha di Lapangan Korem Enggal

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, saat dikonfirmasi membenarkan adanya surat masuk usulan dari komisi 1 tentang pembentukan pansus dugaan pelanggaran yang dilakukan Plt Yusuf Kohar selama menjabat Plt Wali Kota Bandar Lampung.

“Surat sudah kita terima, nanti akan kita bahas dengan pimpinan dan dalam rapat bamus, mungkin dalam dua atau tiga hari kedepan,” ujarnya singkat, via ponsel.

Terpisah, Wakil Wali Kota Bandar Lampung, M Yusuf Kohar, tetap bersikeras apa yang dilakukannya sudah sesuai aturan.

Bahkan tindakannya tersebut juga tidak pernah mendapat teguran dari mendagri maupun dari Pj Gubernur Lampung. Dan apa yang dilakukannya itu juga merupakan wewenangnya sebagai kepala daerah.

Baca Juga:  Pasutri Pengedar Sabu 1 Kilogram Kompak Masuk Bui

Dan jika ia salah maka tentunya sudah ditegur oleh Pj Gubernur Lampung.

”Sudah jelas keterangan Pj Gubernur tidak ada masalah. Kalau mau buat pansus, yah tidak ada masalah, dan yang bisa menegur Plt wali kota adalah PJ Gubernur atau Mendagri . Jadi hanya itu,” tegas Yusuf Kohar.(AJ)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top