Daerah

Kisruh Dugaan Penyelewengan Anggaran KPU Pesawaran Memanas

Puluhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pesawaran kepung Kantor KPUD/MH

GEDONGTATAAN – Sekretaris KPUD Pesawaran Budi Utomo menyatakan memiliki bukti otentik (Kartu truf) terkait dugaan penyelewengan anggaran oleh jajaran KPU setempat.

Persoalan itu mencuat setelah muncul kecurigaan dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) bahwa ada pemotongan anggaran kegiatan yang tak semestinya.

Di antaranya, sewa laptop dalam pemilihan Gubernur Lampung dan menunggak honor dalam dua bulan terakhir (Juni-Juli 2018).

“Silahkan PPS minta jawaban terhadap PPK atas pertanyaan biaya sewa laptop tersebut karena kalau saya yang menjawab bisa labas permasalahan ini. Bisa penuh penjara Polres Pesawaran itu. Kalau saya tidak ada masalah karena punya bukti otentik transferan. Tapi, hati-hati kalau saya sudah mengeluarkan bukti,” tandas Budi Utomo,  Selasa (7/8).

Baca Juga:  KPU Pesawaran Terima 1.687.247 Surat Suara

Dirinya menjelaskan, untuk pembayaran gaji bulan Juni dan Juli, KPU Lampung telah menginstruksikan untuk membayarkan pada Agustus ini.

“Saya tahu. Kalau saya menahan uang ataupun memakan uang honor mereka saya bisa masuk bui karena peraturannya Juni dibayarkan pada Juli. Dan, Juli dibayarkan pada Agustus aturan dari KPU memang begitu,” jelasnya.

Menurut Budi Utomo, tidak ada gunanya menahan uang honor itu karena dana tersebut langsung disalurkan melalui rekening masing-masing.

“Kenapa gaji mereka belum disalurkan? Sebab mereka belum menyetorkan pajak,” ungkapnya.

Dirinya juga menegaskan, segala urusan mengenai biaya, selain dari anggaran honor para PPS dan PPK, dirinya memiliki hak sepenuhnya.

“Yang harus diingat! Saya memiliki kuasa penuh untuk masalah anggaran. Jadi, kalau PPK dan PPS ingin kebijakan saya, maka saya juga harus mengeluarkan kebijakan yang menurut saya baik. Dan, saya mohon maaf kebijakan yang saya keluarkan, meski komisioner sekalipun tidak bisa mengganggu gugat,” pungkasnya.

Baca Juga:  Gudang Logistik KPU Pesawaran Bocor, Bawaslu Provinsi Lakukan Peninjauan Langsung

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Pesawaran Mualim Taher, mendesak polres segera menindaklanjuti dan melakukan pemanggilan terhadap Budi Utomo. Pasalnya puluhan PPK dan PPS se-Pesawaran menuntut kejelasan pemotongan anggaran hingga mencapai ratusan juta rupiah.

“Inikan sudah jelas ada unsur tindak pidana korupsinya. Saya mendesak aparat penegak hukum khususnya Polres Pesawaran agar menindaklanjuti permasalahan ini dan segera melakukan pemanggilan terhadap Sekretaris KPUD Pesawaran,” kata Mualim Taher, yang juga salah satu tokoh Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP).(MH/PS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top