Politik

Khoir : Ombudsman Pernah Sarankan Budiyono Tak Jadi Timsel

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah/JO/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, membenarkan adanya Surat Ombudsman RI yang menyarankan Bawaslu RI tidak mengangkat akademisi Universitas Lampung Budiyono sebagai tim seleksi (timsel) di masa yang akan datang.

“Kami secara kelembagaan tidak pernah mendapatkan tembusan surat saran dari Ombudsman RI, tapi kami mengetahui pada saat sidang DKPP pada waktu itu, pasca rekrutmen Bawaslu kabupaten/kota,” kata Fatikhatul Khoiriyah di ruang kerjanya, Senin (18/11).

Sebelumnya, pada 24 Mei 2017 lalu, berdasarkan SK Ketua Bawaslu RI Nomor 0259/K.Bawaslu/HK.01.01/2017, Budiyono menjadi anggota tim seleksi bersama Ari Darmastuti, Rudi Lukman, Robi Cahyadi Kurniawan, dan Idrus Ruslan.

Baca Juga:  KPU Bandar Lampung Fasilitasi Iklan Kampanye Dari 24 Maret Hingga 13 April 2019

Dan setahun kemudian, berdasarkan Surat Ombudsman RI Nomor : 1676/ORI-SRT/IX/2018 tertanggal 25 September 2018 Perihal Penutup Laporan, Ombudsman RI memberikan saran dan tindakan korektif kepada Bawaslu RI dimana salah satunya menyebutkan :

‘Tidak memilih kembali anggota tim seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Lampung sesuai SK Ketua Bawaslu RI Nomor 0259/K.Bawaslu/HK.01.01/2017 dalam seleksi calon Anggota Bawaslu yang akan datang’.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI, Prof Amzulian Rifai.

Saat Budiyono menjadi timsel Bawaslu Lampung di 2017, Fatikhatul Khoiriyah merupakan peserta bersama dengan Adek Asyari dan Iskardo P Panggar.

“Pada waktu itu rekrutmen kami, rekrutmen saya yang kedua di 2017,” ujarnya.

Menurut Khoir, sapaan akrab Fatikhatul Khoiriyah, Surat Ombudsman RI justru terungkap dalam persidangan DKPP di 2018.

Baca Juga:  Pemkot Bandar Lampung Rehab JPO Berkarat & Rapuh

Beberapa peserta Bawaslu kabupaten/kota mempersoalkan Robi Cahyadi Kurniawan dan Idrus Ruslan yang terpilih kembali sebagai timsel Bawaslu kabupaten/kota dan mengadukan hal tersebut ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

“Yang melaporkan saudara Lilis Pujiati, Esti Nur Fathonah, dan kawan-kawan pada waktu itu. Jadi kami mengetahuinya pas sidang DKPP ada surat Ombudsman RI itu, sebelumnya kami tidak tahu,” ujar Khoir.(JO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top