Iklan
Pendapat

Keuangan Negara Dalam Pembangunan Terkini

Oleh: Virtuous Setyaka, Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah merilis sebuah laporan dengan judul “APBN KITA: Kinerja dan Fakta (Maret 2018)”.

Dalam laporan tersebut, kata kuncinya adalah “pajak” dan itu juga tampak jelas dalam jargon atau slogan “Pajak Kita untuk Kita”.

Di dalam laporan tersebut dimuat pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika menyampaikan realisasi penerimaan negara di Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta: “Sampai dengan Februari 2018 realisasi penerimaan negara meningkat 17,1 persen”. Apa yang dapat kita pelajari dari laporan tersebut?

Sumber Penerimaan untuk Pembiayaan Pembangunan Negara

Pembangunan negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa membutuhkan pendanaan atau pembiayaan. Selama ini secara teoritik dipahami bahwa sumber penerimaan negara untuk pembangunan baik fisik maupun non-fisik adalah investasi dan pajak yang dapat dikerucutkan pada industrialisasi.

Meskipun bisa secara detil dapat diklasifikasikan bahwa ada sumber pertama penerimaan dalam negeri yakni pajak, retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, pencetakan uang, pinjaman, sumbangan/hadiah/hibah, dan penyelenggaraan undian berhadiah. Dan kedua yaitu penerimaan luar negeri berupa pinjaman program dan pinjaman proyek.

Sampai dengan fase awal tahun 2018 secara umum dapat dinilai bahwa Indonesia mengalami investasi yang minus. Sehingga solusinya adalah dengan menggenjot pajak. Pendapatan dari pajak secara langsung dapat diperoleh dari industri yang bertahan dan berkembang bahkan maju.

Industri yang berkembang dan maju juga akan menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri sehingga tidak lagi minus atau meningkat dan dapat menunjang pembangunan negara. Sehingga “industrialisasi” menjadi kata kunci dalam konteks pembangunan Negara Indonesia saat ini.

Dalam laporan yang dirilis oleh Kementerian Keuangan tersebut, kata “pajak” muncul 175 kali, dan kata “investasi” muncul hanya sembilan (9) kali, itupun kata “investasi” sebagian besarnya terangkai dalam kalimat-kalimat yang merefleksikan harapan ketimbang kenyataan. Bukan hanya soal bahwa itu laporan tentang kinerja perpajakan saja, lebih dari itu adalah karena laporan tersebut memang merefleksikan fakta bahwa pembangunan nasional secara umum dibiayai dominan dengan pajak ketimbang investasi.

Apakah karena “hanya” berhasil di sektor pajak saja sehingga kata “pajak” menjadi dominan bahkan menjadi kata kunci dalam laporan tersebut, ataukah memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan memprioritaskan pajak ketimbang investasi sebagai sumber penerimaan keuangan dalam pembangunan negara sejak awal periode pemerintahan? Mungkin ini bisa menjadi salah satu refleksi dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan kinerja penerimaan sekaligus penyerapan keuangan Negara secara umum.

Pelemahan investasi terjadi karena adanya inflasi yang berakibat pelemahan konsumsi, kenaikan suku bunga, dan pelemahan nilai tukar. Pelemahan pada tiga hal tersebut akhirnya memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan angka kemiskinan. Investasi dibutuhkan untuk menutup defisit keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan.

Baca Juga:  Ikhtiar Memakmurkan Kesenian Lewat Sekolah

Jika kekurangan terus terjadi, bahkan ketika pajak juga sudah optimal, maka jalan lainnya adalah pinjaman atau utang (pemerintah baik dari dalam maupun ke luar negeri). Tidak masalah pemerintah berutang, asalkan dikelola dengan akuntabel dan transparan serta didistribusikan pada sektor-sektor produktif, bukan konsumtif.

Utang dapat dikonversi sebagai investasi dalam jangka panjang ketika dikelola untuk produktifitas, antara lain untuk belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang menghasilkan multiplier effect besar untuk generasi mendatang. Investasi juga tidak hanya dilakukan dalam konteks alokasinya yang produktif, namun juga dalam jenis green investor (investor yang hanya menempatkan investasinya pada instrumen yang ramah lingkungan atau green instrument) dan regular investor (investasi konvensional yang tidak terlalu peduli soal ramah terhadap lingkungan).

Pentingnya persoalan investasi ramah lingkungan tentu saja harus disadari ketika industrialisasi yang mensyaratkan investasi selama ini justru destruktif terhadap lingkungan. Desktrusi tersebut ditandai dengan terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat disebabkan oleh deforestasi, polusi, dan lain sebagainya.

Kehancuran lingkungan akibat investasi dan industrialisasi menjadi salah satu kesalahan fatal bahkan dosa besar ketika hanya menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dalam investasi yang disebut konvensional itu.

Industrialisasi mungkin bisa dimaknai sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan belanja produktif yang merupakan investasi bagi generasi masa depan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Kata “Industri” muncul lima (5) kali dengan disambung kata lainnya, yakni “industri pengolahan dan perdagangan” muncul tiga (3) kali, “industri keuangan” muncul sekali, dan “industri apa pun” muncul sekali. Untuk “industri pengolahan dan perdagangan” muncul dalam kalimat (1) “Harga komoditas global yang relatif membaik juga diharapkan akan meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri, termasuk di sektor industri pengolahan dan perdagangan”; (2) “Kinerja positif penerimaan pajak juga tercermin dari penerimaan sektor usaha utama seperti Industri Pengolahan dan Perdagangan yang tumbuh signifikan, masing-masing tumbuh 13,25 persen dan 33,56 persen sejalan dengan aktivitas impor di awal tahun 2018”; dan (3) “Kinerja positif penerimaan pajak juga tercermin dari penerimaan sektor usaha utama seperti Industri Pengolahan dan Perdagangan yang tumbuh signifikan, masing-masing tumbuh 13,25% dan 33,56%”. “Industri keuangan” muncul sekali pada kalimat “…gebrakan drastis di bidang industri keuangannya” yang merujuk pada negara-negara seperti Swiss, Singapura, Hong Kong, British Virgin Islands, Cayman Islands, dan Luxembourg; dan  sekali dalam kalimat “Disruptif terjadi di mana-mana, dalam bidang industri apa pun”.

Dengan sedikitnya penyebutan kata “industri” dalam laporan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa industri secara umum masih kecil atau belum besar kontribusinya dalam menyumbang keuangan negara untuk pembangunan. Industri yang disebut mengalami distruptif dalam laporan tersebut dapat ditafsirkan sesungguhnya banyak terjadi di sektor jasa atau industri jasa.

Baca Juga:  Rusa Satwa Harapan, Alternatif Ekonomi Produktif Perhutanan Sosial

Untuk industri dasar atau yang disebut sebagai “industri pengolahan” belum terjadi disrupsi. Ketika menyebut “industri keuangan” yang merujuk pada berbagai negara tersebut di atas, memuculkan pertanyaan: apakah pemerintah saat ini hendak berancang-ancang juga untuk mengembangkan industri keuangan di Indonesia? Namun yang harus menjadi perhatian dan kewaspadaan adalah justru ketika pembahasan dan pembahasaan industri justru diakhiri dengan disrupsi industri apapun. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari dinamika ekonomi global: local, nasional, dan internasional.

Pembangunan, Korupsi, dan Liberalisasi?

Kata “kesejahteraan masyarakat” muncul empat (4) kali. Pertama dalam kaitannya dengan “kesejahteraan masyarakat antardaerah” pada konteks pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk percepatan pembangunan daerah dengan instrumen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN.

Kedua terkait dengan Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan instrumen dalam TKDD untuk memotivasi dan memacu pemerintah daerah dalam meningkatkan prestasi dan kinerja di bidang pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga adalah Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dialokasikan kepada Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan desentralisasi asimetris dalam percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan, percepatan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, Dana Desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang ditujukan untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sepertinya, upaya pemerataan pembangunan tengah dilakukan pemerintah ke berbagai daerah dan pedesaan di Indonesia. Namun apakah itu semua sudah merealisasikan kesejahteraan masyarakat dan keseluruhan Rakyat Indonesia?

Salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara dari berbagai sumber penerimaan dalam pembangunan selain faktor-faktor pajak, investasi, dan industrialisasi yang sangat dinamis perkembangannya, adalah korupsi.

Pemerataan pembiayaan pembangunan ke daerah-daerah dan pedesaan selama ini diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur. Prioritas ini kemudian menghadirkan proyek-proyek konstruksi yang harus didanai dari APBN/APBD. Apa yang tejadi kemudian?

Dalam publikasi yang dilakukan oleh Youth Proactive misalnya, mengutip pernyataan dari Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Munrokhim Misanam, “Alih-alih lelang proyek, pembangunan infrastruktur di pemerintahan Jokowi diwarnai dengan persekongkolan pemberian hak konstruksi.

Seolah-olah bersaing di dalam lelang tapi direkayasa untuk mengakali aturan”. Data dari berbagai sumber yang diolah menyebutkan bahwa pada tahun 2015 kasus korupsi yang ditangani KPK sebanyak 80 % nya adalah korupsi tender proyek pemerintah. Kemudian lima (5) dari 11 kasus tender infrastruktur kongkalikong ditangani KPPU pada tahun 2017.

Baca Juga:  Ada Bubbay Makko Tanding, Presiden Jokowi Disarankan Batalkan Hadir di Lampung Tengah

Dan data dari Kementerian PU menyebutkan bahwa 14 kecelakaan kerja terjadi di proyek infrastruktur pemerintah selama 2017-2018. Di berbagai media massa diberitakan bahwa sebagian besar insiden merupakan proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan perusahaan plat merah berskala nasional.

Bahkan disebutkan bahwa persekongkolan dalam tender-tender proyek tersebut difasilitasi pemerintah. Salah satu hal yang memang perlu dan menarik untuk dicermati dalam pembangunan infrastruktur khususnya dalam tender-tender proyek konstruksi tersebut adalah keterlibatan BUMN/BUMD yang bahkan dapat dikatakan dominan.

Kecenderungan koruptif dalam tender-tender proyek pembangunan infrastruktur tersebut yang justru dilakukan oleh perusahaan plat merah atau BUMN/BUMD mengindikasikan kelemahan bahkan kemunduran negara seperti yang diuraikan oleh Susan Strange sejak tahun 1996 dalam buku The Retreat of the State.

Dalam buku tersebut mengadopsi konsep baru dan lebih komprehensif dari kekuatan dan politik, mengembangkan kerangka teoretis untuk menunjukkan siapa yang benar-benar mengatur ekonomi dunia.

Berlanjut dengan mengeksplorasi beberapa otoritas non-negara, dari mafia ke kantor-kantor akuntan publik dan birokrat internasional, yang memiliki kekuatan atas siapa yang mendapatkan apa di dunia ini, dan akhirnya mengganggu pemerintahan nasional.

Dalam perspektif ini, mungkin bukan hanya perusahaan plat merah saja yang berperan dalam korupsi tender-tender proyek konstruksi tersebut. Namun mitra lainnya yang berjejaring bahkan akhirnya membentuk “jaringan mafia pembangunan transnasional”.

Selain itu, praktik perburuan keuntungan yang koruptif dan melemahkan negara tersebut juga dapat dipahami dengan Teori Rent-Seeking yang telah diperkenalkan oleh Gordon Tullock (1967) dan Anne Krueger (1974). Rent-seeking adalah penggunaan sumber daya perusahaan, organisasi atau individu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari pihak lainnya tanpa memberikan manfaat apa pun kepada masyarakat melalui penciptaan kekayaan yang dilakukan.

Dapat juga dipahami sebagai usaha untuk mendapatkan rente ekonomi (porsi pendapatan yang dibayarkan ke faktor produksi melebihi apa yang dibutuhkan) dengan memanipulasi lingkungan sosial atau politik di mana kegiatan ekonomi terjadi, dan praktik ini sesungguhnya bukan sedang menciptakan kesejahteraan baru bagi masyarakat secara umum.

Jika demikian, apakah semakin relevan untuk meliberalisasikan proses-proses pembangunan, memprivatisasikan BUMN/BUMD, dan penguatan orientasi pasar oleh pemerintahan Joko Widodo? Namun, perlu diingat dan senantiasa menjadi semangat bernegara adalah Pancasila, dari ideologi negara tersebut mengamanatkan bahwa “Negara hadir untuk Rakyat, bukan untuk segelintir konglomerat” sesuai dengan sila ke lima “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top