Modus

Ketua DPRD Lamteng dan Rombongan Ditahan KPK

Ketua DPRD Lampung Tengah, Achmad Junaidi Sunardi/Net

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Lampung Tengah (Lamteng), Achmad Junaidi Sunardi (AJS), bersama anggota DPRD Bunyana (BU) dari fraksi Golkar, anggota DPRD Zainudin (ZN) dari fraksi Gerindra, dan anggota DPRD Raden Zugiri (RZ) dari fraksi PDIP, resmi ditahan KPK.

Lokasi penahanan kepada keempatnya dilakukan di tempat berbeda.

Ahmad Junaidi Sunardi dan Bunyana ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK K4. Zainudin berada di Rutan Guntur, sedangkan Raden Zugiri di Rutan KPK C1.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengaku bahwa penahanan itu resmi dilakukan dalam jangka waktu 20 hari ke depan.

“Terhitung tanggal 29 April sampai 19 Mei 2019,” tukas Febri Diansyah, Senin (29/4).

Baca Juga:  Ketua MPR RI Jadi Saksi Kasus Suap Zainudin Hasan

Dalam rangkaian perkara korupsi ini, KPK menetapkan 7 orang tersangka. Mustafa (mantan Bupati Lamteng) yang sudah terlebih dahulu ditahan.

Kemudian rombongan anggota DPRD Lamteng, Achmad Junaidi Sunardi, Bunyana, Zainudin dan Raden Zugiri. Selanjutnya, Simon Susilo serta Budi Winarto selaku pihak swasta.

Febri Diansyah tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengapa Simon Susilo dan Budi Winarto sampai saat ini belum juga ditahan.

Untuk diketahui, Budi Winarto sendiri merupakan pemilik PT Sorento Nusantara. Dan Simon Susilo pemilik PT Purna Arena Yudha sekaligus pemilik Hotel Sheraton.

Perkara ini merupakan pengembangan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Mustafa.

Untuk informasi, semula Mustafa diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. Mustafa diduga telah menerima suap dan gratifikasi sekira Rp95 miliar dalam kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018.

Baca Juga:  1 Ton Gula Pasir yang Diterima Salah Satu Pemda di Lampung Senilai 10 Juta

Sebagian uang Rp95 miliar tersebut diduga berasal dari Budi Winarto dan Simon Susilo. Kedua pengusaha itu disinyalir menyuap Mustafa untuk mendapatkan proyek di lingkungan Lampung Tengah. Adapun, proyek yang akan digarap berasal dari dana pinjaman daerah tahun anggaran 2018.

Sementara 4 anggota DPRD setempat diduga telah menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah.

Kemudian, keempatnya diduga menerima suap terkait pengesahanan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017 dan APB‎D tahun 2018.(TS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top