Iklan
Daerah

Kepengurusan KONI Kota Metro Digugat

Kepengurusan KONI Kota Metro masa bakti 2018-2022/ROL

METRO – Penggiat dunia olahraga di Kota Metro, Naim Emil Prahana, menggugat kepengurusan KONI Kota Metro masa bakti 2018-2022. Kepengurusan yang baru dilantik pada Selasa (26/2) di Wisma Haji Kota Metro itu mendapatkan penolakan karena banyaknya pejabat struktural Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk di kepengurusan inti KONI Kota Metro.

Tercatat ada 13 ASN, 3 anggota DPRD Kota Metro, dan 1 anggota Polri yang masuk dalam kepengurusan KONI Kota Metro.

“Kita menggugat ini ke Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan ke KPK, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan KONI Pusat. Ini tidak benar dan tidak boleh boleh seharusnya. Dalam aturan jelas ASN apalagi pejabat struktural tidak boleh merangkap jabatan publik karena ini bisa mengganggu kinerja dan menabrak aturan yang sudah dibuat,” ujarnya.

Baca Juga:  Pemkab Waykanan Mantapkan Persiapan MTQ ke-15 Tingkat Kabupaten

Naim meminta kepada Kementerian Dalam Negeri agar dapat memeriksa, meneliti, dan memutuskan terkait persoalan ini. Menurutnya, ada dua opsi yang bisa dilakukan. Pertama yakni pejabat ASN itu mengundurkan diri dari kepengurusan KONI atau sebaliknya. Sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.

Yang menjadi dasar permohonan pembatan ini, di antaranya adalah UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yakni Pasal 40.

Dalam pasal tersebut berbunyi, pihak-pihak yang disebutkan dan dilarang rangkap jabatan sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/148/sj tertanggal 12 Januari 2012, tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Amatir dan Profesional, serta Jabatan Publik dan Struktural.

Baca Juga:  Dishub Gandeng Polisi Hadang Truk Over Kapasitas

Tidak hanya itu saja, KPK juga mengeluarkan surat edaran tertanggal 4 April 2011, Nomor B-903/01-15/04/2011 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri tentang hasil kajian KPK yang menemukan adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

“Artinya KPK juga menyoroti persoalan ini. Tinggal bagaimana kita menafsirkannya saja. Kami sebagai insan olahraga ingin agar dunia olahraga di Kota Metro lebih baik ke depannya dengan tidak menabrak aturan yang sudah dibuat di atasnya,”

“Demi kebaikan bersama, kepengurusan KONI Kota Metro masa bakti 2018-2022 dapat dibatalkan dan atau seluruh pengurus yang berasal dari ASN struktural dan seterusnya dapat mengundurkan diri atau memilih salah satu agar tidak rangkap jabatan,” harap Naim.

Baca Juga:  Mesuji Kejar Ketertinggalan Dengan Program Gerbang Desa Saburai

Terpisah, Wali Kota Metro Achmad Pairin mengaku sudah mengizinkan ASN di pemerintahannya untuk masuk menjadi pengurus di KONI Kota Metro.

Menurutnya, ASN hanya dalam tataran kepengurusan, bukan yang disuruh untuk berolahraga.

“Boleh, ASN tidak masalah masuk ke pengurusan KONI,” Achmad.(ROl)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top