Bandar Lampung

Kepala LIPI: Indonesia Semakin Maju, Sisi Lain Masih Tertinggal, CeDPPIS: Kemristek Goodbye, Lara Hati

Atas: dari kiri ke kanan, Presiden Direktur PT Jababeka Tbk., Setyono Djuandi Darmono, Kepala LIPI Dr Tri Laksana Handoko, dan MC Prof Dr Komarudin Hidayat pada temu wicara President TV, Selasa (13/4/2021). Bawah: Ketua Badan Pekerja CeDPPIS Muzzamil. | Collage Maker/LIPI/dok. Muzzamil

Suluh.co — Pernyataan menarik bin menggelitik nun epik disampaikan oleh orang nomor satu di LIPI, atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada dua hari lalu.

Kepala LIPI Laksana Tri Handoko, gamblang menyebutkan, bahwa Indonesia kini semakin maju di satu sisi, tetapi di sisi lain tidak bisa dipungkiri, Indonesia masih tertinggal dalam ilmu pengetahuan.

Kok bisa? Usut punya usut, ternyata problem utamanya adalah critical mass (terjemahan bebas: massa kritis, red) dari populasi literasi ilmu pengetahuan yang masih rendah. “Meski sudah 204 tahun Indonesia memiliki lembaga ilmu pengetahuan, tetapi masih belum cukup,” tandas penama tenar LT Handoko, Kepala LIPI sejak Juni 2018 ini.

Literasi ilmu pengetahuan, ujarnya, harus ada di segala lini. Literasi ilmu pengetahuan sama dengan pendidikan. Perlu waktu.

“Misalnya, Jepang sudah bisa membuat kapal terbang dan tidak ada warganya yang buta huruf. Kelihatannya kita punya banyak kebisaan, tapi critical mass-nya tidak tinggi. Karena ada tapi sedikit dan mencar di mana-mana, di tengah populasi yang tinggi dan geografis yang luas,” jembreng fisikawan ini.

Pada bagian lain, Handoko menggarisbawahi bahwa sains adalah kompetisi orang-orang pintar yang harus memiliki critical mass.

Alumnus Lawang, Malang: SD Katolik Santo Fransiskus II Lawang, SMPN 1 Lawang 1984, SMAN Lawang 1987, dan Jepang: S1 Fisika Universitas Kumamoto 1993, S2 Fisika Teori Universitas Hiroshima (1995), S3 jurusan kampus yang sama (1998) itu menegaskan LIPI memposisikan diri sebagai fasilitator.

“Kami ingin menyelesaikan problem SDM dan infrastruktur,” ucap dia. “Itu sebabnya kami menarik diaspora bidang apapun dengan latar pendidikan S3 untuk kembali ke Indonesia, agar ada level competitiveness agar starting point tidak jauh,” jelas Laksono, dalam sesi wawancara dengan President TV, pada Selasa (13/4/2021), disitat dan diakses ulang dari laman LIPI, Kamis (15/4/2021).

Baca Juga:  UKPM Teknokra Regenerasi Pengurus Baru

LIPI secara ikonik, tempat berkumpulnya para ilmuwan yang memiliki wawasan, tanggung jawab, dan misi kemanusiaan.

Terkait hal itu, wabil khusus terkait critical mass, Presiden Komisaris PT. Jababeka Tbk, Setyono Djuandi Darmono, secara ideal berpendapat, mestinya kita bisa membuat sesuatu seperti Singapura yang menyatukan akademisi, bisnis, dan government agar critical mass bisa tercapai.

“Kita fokus pada apa yang dibutuhkan rakyat, misalnya membuat kapal nelayan kecepatan tinggi dengan solar system,” timpal dia, pun mengimbukan Indonesia belum mampu memenangkan persaingan dengan negara maju seperti Amerika, Jerman, atau Jepang.

“Saintis kita tidak menang praktek,” cetus Darmono, pendiri korporasi tersebut 1989 ini, penulis buku Building a Ship while Sailing.

“Agar berprestasi, peneliti harus dikasih pancing, kail, dan lahan. Apa yang dipelajari di laboratorium bisa dipraktekkan di pabrik. Mulai pasar yang kecil, bisa dikembangkan ke beberapa negara dan dunia,” intensinya.

Dalam acara dipandu Komarudin Hidayat itu,
saat disinggung soal industri yang tak mau menggunakan riset dalam negeri, Kepala LIPI Tri Laksana Handoko menduga hasil riset peneliti di dalam negeri kurang diyakini oleh industri dan pengambil kebijakan.

Menurutnya, riset yang dipandang bagus secara global, akan dicari. “Riset sama dengan bisnis, namun beda objek dan seharusnya kita banyak memberi masukan dan perspektif kepada politisi,” gagasnya.

“Untuk mencapai itu, kepercayaan dan keyakinan bahwa seorang ilmuwan adalah seorang yang diakui mumpuni oleh komunitas,” simpul Handoko.

Dalam riset, Handoko menekankan, peneliti harus profesional dan sangat menguasai ilmunya. “Kita juga harus mengakui bahwa ada hal yang belum kita kuasai. Misal dalam kasus vaksin, yang ditangani konsorsium riset vaksin Merah Putih,” sebutnya.

Dalam konsorsium, sebut dia, ada enam lembaga riset termasuk LIPI yang meneliti berbagai platform untuk menemukan vaksin. “Tahapan menemukan vaksin tidak bisa hanya sampai bibit vaksin dalam bentuk sel saja, harus melalui tahap pemurnian, dan beberapa tahapan lainnya seperti uji pra klinis ke hewan dan uji klinis ke manusia.”

Baca Juga:  Dukung Pemkot Percepat Rehab Jembatan, CeDPPIS Usulkan Cetak Biru Rebranding Teri Pulau Pasaran

Nah, jika demikian, lalu mengapa Indonesia tidak bisa maju dan mandiri secepat yang lain? Kedua narasumber sepakat, tabungan pengetahuan bangsa Indonesia masih kurang.

“Riset membutuhkan keterampilan dan ‘jam terbang’, dan itu harus ada tabungannya,” pungkas Handoko.

Bicara ketiga poin terkait riset penutup kata Handoko tersebut, sisi lain, pada beberapa pekan terakhir Indonesia tengah diguncang interupsi serius terkait hembus kuat likuidasi institusional atas Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) yang pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 ini sebadan dengan institusi seumur lima kali panen jagung terhitung sejak pelantikan pejabat pengampu, Bambang PS Brodjonegoro pada 23 Oktober 2019, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN (Kemristek/BRIN).

Mengutip sejumlah analis, dunia riset Tanah Air makin kesini seperti makin lengkap horor status pelengkap penderitanya usai siar kabar rencana penggabungan sebagian (besar atau seluruh?) tugas pokok fungsi Kemristek/BRIN dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Sementara publik menelisik bahwa kebijakan pemerintah ini selain agak kontroversial juga dinilai bagian lain keterampilan utak-atik dari proses lobi politik, dengan sedikit banyak abai pada keluhuran nilai profetik institusi.

Peleburan tupoksi Kemristek ke Kemdikbud –menjadi Kemdikbudristek, BRIN menjadi lembaga negara atau badan otonom, sisi lain berbarengan proses dengan pembentukan kementerian baru, Kementerian Investasi yang merupakan penaikan status Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), secara portofolio memang pro-nomenklatur.

Namun lelagi, bicara ‘jam terbang’, ini bisa jadi bumerang baru bahkan restriksi serius bukan saja bagi proses pengarusutamaan tata laksana penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional berbasis riset dan inovasi, namun juga dinilai dapat menjadi pengerdilan dalam bentuk berbeda terhadap aras tata kelolanya.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ketua Badan Pekerja Center for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies (CeDPPIS), Muzzamil dari Bandarlampung, Kamis.

Aktivis 1998 asal Lampung ini secara tersirat tak dapat menyembunyikan kekecewaannya.
“Sebagai relawan pendukung Presiden Joko Widodo, saya akui saya tersihir hebat pidato monumental beliau di Sentul, Visi Indonesia, 14 Juli 2019,” ketusnya.

Baca Juga:  Ketua Ombudsman RI Teken Kerjasama MoU dengan Pemkab Pesawaran dan Universitas Malahayati

Mengutip penggalan, “Dalam kehidupan global seperti saat ini, berjalan sangat dinamis. Fenomena global, penuh dengan perubahan, penuh kecepatan, penuh risiko, penuh kompleksitas, dan penuh kejutan-kejutan, yang sering jauh dari kalkulasi, yang sering jauh dari hitungan-hitungan. Dengan demikian, harus dicari sebuah model, nilai, dan cara baru dalam mencari solusi dari setiap masalah-masalah yang dihadapi, dengan inovasi-inovasi. Cara-cara lama harus ditinggalkan, baik dalam mengelola organisasi, lembaga, maupun pemerintahan,” beber Muzzamil, mengutip pidato Jokowi.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 (Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi/Sisnas Iptek) yang disahkan Presiden Jokowi satu bulan pascapidato, tanggal 13 Agustus 2019, sebut Muzzamil, jadi darah segar sekaligus tabungan bagi tata kelola riset dan inovasi dimaksud.

“Terkalahkannya proses baik sejauh ini dengan masih belum tersanggupinya pemenuhan kebutuhan riil anggaran negara alih-alih ditengah masih sulitnya situasi ekonomi nasional bahkan global imbas landa pandemi sepanjang setahun terakhir, yang sebentar lagi klimaks dengan ketiadaan Kemristek/BRIN ini jelas lara hati,” Muzzamil mengekspresikan kekecewaannya.

Pada akhirnya, anggota pengurus Bidang Media dan Informasi DPD Pejuang Bravo Lima (PBL) Lampung dan juga Ketua Dewan Penasihat BPD Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Lampung ini berpesan khusus pada Presiden Jokowi, agar nanti dapat sebijak mungkin dalam mengambil langkah kedepan terkait rencana kebijakan berbasis hak prerogratif tersebut.

“Kami tidak kontra lahirnya Kementerian Investasi, sebab itu pula bagian normatif janji kampanye politik presiden. Kemristek/BRIN goodbye, Kemdikbudristek lahir dan BRIN otonom. Semoga nanti BRIN tetap diperkuat, bahkan makin diperkuat termasuk dengan ketercukupan anggaran memadai dan ditingkatkan performansi berikut dengan kelengkapan institusionalnya kedepan,” ujar Muzzamil mengunci keterangannya.

 

 

Reporter : SUL/RLS

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top