Modus

Kepala dan Sekretaris Pekon Kuta Waringin Dituntut Ganti Rugi Ratusan Juta

Dua oknum perangkat desa pekon Kuta Waringin, Kecamatan Adiluih, Kabupaten Pringsewu, berinisial BS dan SW, yang sebelumnya didakwa oleh jaksa telah melakukan korupsi dana desa pada tahun anggaran 2019/NUS

Suluh.co – Dua oknum perangkat Desa Kuta Waringin, Kecamatan Adiluih, Kabupaten Pringsewu, berinisial BS dan SW, yang sebelumnya didakwa oleh jaksa telah melakukan korupsi dana desa pada tahun anggaran 2019, dengan kerugian negara yang diakibatkan sebesar Rp389.545.224.

Keduanya harus dituntut penjara masing – masing selama dua tahun terhadap BS selaku kepala pekon,  serta dua tahun empat bulan terhadap SW selaku sekretaris pekon, dengan jeratan pasal 3, junto pasal 18 ayat 1 huruf b, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca Juga:  Berkaitan dengan Kasus Zainudin Hasan, Rekomendasi PDI-P ke Nanang Ermanto Tak Lazim  

Sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemeberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa pun meminta hakim untuk memberikan hukuman pidana denda kepada keduanya sebesar Rp50 juta, dengan subsidair denda yaitu penjara selama empat bulan.

Serta menghukum terdakwa BS untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp153 juta, dengan subsidair yakni penjara selama tiga bulan.

Sedang terhadap terdakwa SW, jaksa memintanya agar dapat mengganti uang kerugian negara sebanyak Rp211 juta, dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan badan selama tiga bulan.

Baca Juga:  Pejabat Lamsel Diperiksa Kejati, Sangkaan Korupsi Pajak & Retribusi

“Kami minta pledoi satu mingggu sejak hari ini. Nantinya semua keterangan jaksa dan hakim kita bantah dari pledoi itu, karena kerugian negara tidak sebesar yang disebut,” Ma’sum Irva’I, kuasa hukum BS, Selasa (2/3).

Diketahui di dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, kedua terdakwa telah bekerjasama memotong anggaran dengan besaran 20 hingga 30 persen terhadap dana desa yang mereka terima, dengan nilai anggaran sebesar Rp.893.618.000.

BS, selaku kepala pekon selanjutnya memerintahkan SW untuk membuat nota palsu yang sudah di markup dengan besaran persen yang sudah disepakati, dengan upah yang diterima untuk memalsukan nota sebesar Rp30 juta, serta jabatan sekretaris pekon yang dipertahankan.

Baca Juga:  Aksinya Kepergok, Begal Buang Tembakan 

 

Reporter : Tinus Ristanto

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top