Bandar Lampung

KemenPAN RB Perbaiki Kualitas Pelayanan Publik Melalui Bimtek

Bimbingan Teknis (Bimtek) pelayanan publik kepada seluruh  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ,pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung/Ist

BANDAR LAMPUNG – Pemerihtah Provinsi (Pemprov) bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pelayanan publik kepada seluruh  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ,pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, di Gedung Balai Keratun, Senin (14/5).

Pjs.Gubernur Lampung Didik Suprayitno yang diwakili Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung Aris Padila, mengatakan, penyelanggaraan Bimtek tentu bertujuan memperbaiki fasilitas pelayanan publik dalam tata kelola yang lebih baik,sehingga tata kelola manajemen tata kelola pemerintahan semakin lebih baik.

“Bimtek digelar hanya satu hari,kami harapkan semua peserta mampu mengikuti dengan baik dan memanfaatkan sebaik mungkin,” kata Aris Padila.

Hari ini peserta bimtek hadir dari seluruh Kepala Bagian (Kabag) dari 15 Kabupaten/kota, dengan demikian antusias dalam visi pembenahan dan penyelanggaraan pelayanan publik dalam tata kelola kita tentu berharap akan lebih baik dan tidak adanya nilai “C” di setiap kabupaten/kota.

Baca Juga:  Ridho Ficardo Kembali ke Kursi Gubernur Lampung

Sementara, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan,Kebijakan dan Pelayanan Publik wilayah I Noviana Andriana, Kemen PAN RB, mengatakan, wujud pelayanan publik kedepan harus lebih prima,sehingga image terhadap pelayanan publik di Indonesia tidak lagi menjadi momok buruk,kata dia.

Dari hasil survei, persoalan yang paling terpenting dan mendesak di daerah begitu banyak seperti, ketidaktahuan di OPD, masih terjadinya birokrasi yang berbelit belit,pelayanan yang masih kurang memadai di segala sektor dan masih banyak lagi, sehingg Bimtek ini bertujuan memberikan visi peningkatan pelayanan bagi publik.

“Kondisi image yang masih buruk dalam pelayanan publik ada di pemerintahan, maka saat inilah yang harus kita bangun,” kata Noviana Andrina.

Menurut Noviana Andrina, semua kebijakan secara inti muatannya dirumuskan dalam Undang Undang (UU) Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Baca Juga:  LKM Tuding Pemkot Bandarlampung Gelapkan Dana Bantuan Masyarakat

Artinya, harus ada standar pelayanan publik. Apalagi khususnya bagi pelayanan masyarakat khusus difabel. Karena, tujuan dari pelayanan birokrasi yang baik, adanya pemberian kepastian dalam peningkatan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,sehingga mendapat kepercayaan buat masyarakat.

“Sasarannya, bagi setiap penyelenggara harus mampu menyusun,menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik dan konsisten,” ujar dia.

Disisi lain, Bidang Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan Evaluasi pelayanan publik wilayah I Deputi pelayanan publik Kemen PAN RB, Aris Samson, menambahkan, dalam pasal 7 ayat(3) huruf c, pada UU Nomor 25 tahun 2009 hanya ada di Indonesia yang dimaksud bahwa, Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Baca Juga:  Gubernur Ridho Hibahkan Tanah untuk Universitas Muhammadiyah Lampung

Karena itu kata dia, dalam peraturan MenPANRB yang tertuang pada Nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit peyelenggara pelayanan publik, pedoman inilah yang digunakan.

Hadir dalam bimtek, Kepala bidang Kelembagaan sekaligus Plt Kabag Tata Laksana,dan seluruh OPD 15 Kabupaten/kota se Provinsi Lampung.(LS/DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top